Kebijakan pembatasan BBM perjudian pemerintahan SBY
Kebijakan pembatasan BBM perjudian pemerintahan SBY
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan pada 1 April oleh pemerintah, dimana saat ini masih berada dalam tahap perundingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika kebijakan tersebut jadi diterapkan maka hal ini dinilai sebagai perjudian besar bagi pemerintah.
"Kebijakan yang akan dimungkinkan terjadi 1 april nanti merupakan perjudian yang sangat besar bagi pemerintahan SBY, karena menyangkut reputasi pemerintah kedepan dan akan membahayakan posisi capres dari kalangan pemerintah saat ini nantinya," ucap Pengamat politik Eep Saefullah Fatah di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (16/2/2012).
Dia menambahkan dengan semakin dekatnya perang politik yang akan terjadi di 2014, maka kebijakan pembatasan ini akan menentukan reputasi pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
Eep melanjutkan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan lama dimana pada waktu sebelumnya pembatasan BBM tidak efektif terlaksana. "Ini adalah kebijakan lama dan sudah dicoba dilaksanakan dulu namun tidak efektif. Hal ini itu cukup membuat citra pemerintah jatuh," paparnya.
Menurutnya alasan akan menjadi sangat jelas ketika berbicara dampak yang akan terjadi oleh kebijakan ini. Diungkapkan Eep, yang pasti kebijakan tersebut tertuju pada gejolak masyarakat yang timbul apalagi pertamina sebagai regulator sudah menyatakan tidak siap secara teknis.
"Pada beberapa waktu lalu direktur pertamina mengatakan bahwa mereka tidak siap secara teknis dan masyarakat mendengar itu. Apa tidak akan terbayang yang dipikirkan masyarakat nanti beserta aksinya apalagi, pemerintah pun belum menentukan apa yang harus dilakukan," pungkasnya. (ank)
"Kebijakan yang akan dimungkinkan terjadi 1 april nanti merupakan perjudian yang sangat besar bagi pemerintahan SBY, karena menyangkut reputasi pemerintah kedepan dan akan membahayakan posisi capres dari kalangan pemerintah saat ini nantinya," ucap Pengamat politik Eep Saefullah Fatah di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (16/2/2012).
Dia menambahkan dengan semakin dekatnya perang politik yang akan terjadi di 2014, maka kebijakan pembatasan ini akan menentukan reputasi pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
Eep melanjutkan bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan lama dimana pada waktu sebelumnya pembatasan BBM tidak efektif terlaksana. "Ini adalah kebijakan lama dan sudah dicoba dilaksanakan dulu namun tidak efektif. Hal ini itu cukup membuat citra pemerintah jatuh," paparnya.
Menurutnya alasan akan menjadi sangat jelas ketika berbicara dampak yang akan terjadi oleh kebijakan ini. Diungkapkan Eep, yang pasti kebijakan tersebut tertuju pada gejolak masyarakat yang timbul apalagi pertamina sebagai regulator sudah menyatakan tidak siap secara teknis.
"Pada beberapa waktu lalu direktur pertamina mengatakan bahwa mereka tidak siap secara teknis dan masyarakat mendengar itu. Apa tidak akan terbayang yang dipikirkan masyarakat nanti beserta aksinya apalagi, pemerintah pun belum menentukan apa yang harus dilakukan," pungkasnya. (ank)
()
Explore More