Pemerintah didesak segera lakukan kebijakan BBG
Kamis, 16 Februari 2012 - 21:51 WIB
Pemerintah didesak segera lakukan kebijakan BBG
A
A
A
Sindonews.com - Melimpahnya pasokan gas nasional namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Pemerintah diminta segera melaksanakan kebijakan pemanfaatan gas bumi untuk bahan bakar gas yang digunakan untuk transportasi serta mendorong penggunaan gas di masyarakat.
"Menurut saya, sekarang ini sudah mendesak dan darurat untuk segera melaksanakan konversi gas, karena ada efek positif bagi penghematan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Jero Wacik atau pemerintah mesti segera melaksanakan kebijakannya. DPR tentu akan mendesak pemerintah, dan sekarang DPR sedang melakukan kajian soal efeknya terhadap penghematan APBN,” kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mardani Ali Sera, di Jakarta, Kamis (16/2/2012).
Meski demikian, diingatkannya, implementasi kebijakan ini harus dibicarakan secara pasti dari aspek legalitas, maupun blue print yang menyeluruh dari kebijakan energi nasional ini. Terlebih soal penghematan APBN itu yang menjadi concern pemerintah selama ini terkait dengan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Memang pemerintah seperti gagal mengatasi ancaman krisis energi nasional. Maka solusinya adalah konversi ke gas. Kita sebenarnya sudah punya blue print yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Itu konsepnya sangat bagus sekali. Tapi sayangnya ternyata tidak jalan," tukasnya.
Sayangnya, pengambil kebijakan dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik tampak gagal menjadikan sektor energi nasional, khususnya gas sebagai solusi mengatasi persoalan energi yang selama ini kerap terjadi.
"Kegagalan pemerintah untuk mengatasi persoalan energi sebetulnya tidak perlu terjadi jika stok gas yang melimpah itu bisa dimanfaatkan segera. Untuk itu langkah cepat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemanfaatan gas ini amat penting dan tengah ditunggu masyarakat," terangnya.
Tak hanya itu, kata Mardani, upaya cepat pemerintah ini sejalan dengan rencana pembatasan BBM yang digulirkan pemerintah pada April mendatang. Apalagi salah satu opsi yang selama ini diwacanakan, yakni konversi BBM ke gas itu dianggap bisa menghemat anggaran pemerintah di masa mendatang. (ank)
"Menurut saya, sekarang ini sudah mendesak dan darurat untuk segera melaksanakan konversi gas, karena ada efek positif bagi penghematan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Jero Wacik atau pemerintah mesti segera melaksanakan kebijakannya. DPR tentu akan mendesak pemerintah, dan sekarang DPR sedang melakukan kajian soal efeknya terhadap penghematan APBN,” kata anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mardani Ali Sera, di Jakarta, Kamis (16/2/2012).
Meski demikian, diingatkannya, implementasi kebijakan ini harus dibicarakan secara pasti dari aspek legalitas, maupun blue print yang menyeluruh dari kebijakan energi nasional ini. Terlebih soal penghematan APBN itu yang menjadi concern pemerintah selama ini terkait dengan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Memang pemerintah seperti gagal mengatasi ancaman krisis energi nasional. Maka solusinya adalah konversi ke gas. Kita sebenarnya sudah punya blue print yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Itu konsepnya sangat bagus sekali. Tapi sayangnya ternyata tidak jalan," tukasnya.
Sayangnya, pengambil kebijakan dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik tampak gagal menjadikan sektor energi nasional, khususnya gas sebagai solusi mengatasi persoalan energi yang selama ini kerap terjadi.
"Kegagalan pemerintah untuk mengatasi persoalan energi sebetulnya tidak perlu terjadi jika stok gas yang melimpah itu bisa dimanfaatkan segera. Untuk itu langkah cepat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemanfaatan gas ini amat penting dan tengah ditunggu masyarakat," terangnya.
Tak hanya itu, kata Mardani, upaya cepat pemerintah ini sejalan dengan rencana pembatasan BBM yang digulirkan pemerintah pada April mendatang. Apalagi salah satu opsi yang selama ini diwacanakan, yakni konversi BBM ke gas itu dianggap bisa menghemat anggaran pemerintah di masa mendatang. (ank)
()
