Pemerintah mencari metode tepat pengawasan UKM

Sindonews.com Tidak adanya data akurat tentang usaha kecil menengah (UKM) di seluruh Indonesia dinilai membuat pengawasan terhadap sektor tersebut menjadi lemah. Pemerintah berusaha mencari metode pengawasan paling tepat.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Syarief Hasan menegaskan, sejauh ini pengawasan terhadap UKM tidak maksimal karena belum jelas pengawasan seperti apa yang harus diberikan. “Pemerintah ingin fungsi pengawasan ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun DPR ingin fungsi pengawasan UKM tidak di OJK,” katanya di Jakarta kemarin.

Kemenkop UKM, lanjut dia, akan melihat dan menunggu pembahasan yang dilakukan antara pemerintah dengan DPR. Menurut dia, pihaknya tidak mempermasalahkan siapa pelaksana fungsi pengawasan tersebut, namun lebih mementingkan adanya pengawasan yang jelas yang dapat mendukung perkembangan UKM.

“Banyak hal yang harus diperhatikan ketika membahas tentang fungsi pengawasan terhadap UKM. Intinya,masih butuh waktu untuk menerapkan fungsi pengawasan UKM,”tutur Syarief.