Inilah alasan pembentukan holding BUMN pariwisata
A
A
A
Sindonews.com - Pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pariwisata yang direncanakan hingga 2014, akibat dari dirasanya BUMN yang bergerak pada sektor pariwisata ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi pendapatan negara.
"Masih ada yang perlu dibenahi agar pergerakan di sektor pariwisata ini dapat berjalan maksimal dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Holding BUMN pariwisata diperlukan untuk memberikan efektivitas dan restrukturisasi perusahaan BUMN," ucap Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi saat ditemui usai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Terkait kapan akan holding ini terbentuk, dia menjelaskan bahwa belum ada kepastian waktu penyelesaian holding ini karena mengingat masih ada beberapa perusahaan sebelumnya yang sudah masuk dalam proses pengupayaan, seperti di sektor perkebunan dan Farmasi.
Menurut Deputi Menteri BUMN bidang Jasa Parikesit Suprapto yang hadir mewakili kementerian BUMN, rencana ini akan tetap terus berlanjut dengan memprioritaskan beberapa perusahaan yang sebelumnya sudah diupayakan untuk holding terlebih dahulu.
"Mungkin tidak akan tahun ini, karena mengingat ada beberapa perusahaan sebelumnya, tapi kita usahakan saja secepatnya," ungkap Parikesit. (ank)
"Masih ada yang perlu dibenahi agar pergerakan di sektor pariwisata ini dapat berjalan maksimal dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Holding BUMN pariwisata diperlukan untuk memberikan efektivitas dan restrukturisasi perusahaan BUMN," ucap Anggota Komisi VI DPR Ferrari Romawi saat ditemui usai melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Terkait kapan akan holding ini terbentuk, dia menjelaskan bahwa belum ada kepastian waktu penyelesaian holding ini karena mengingat masih ada beberapa perusahaan sebelumnya yang sudah masuk dalam proses pengupayaan, seperti di sektor perkebunan dan Farmasi.
Menurut Deputi Menteri BUMN bidang Jasa Parikesit Suprapto yang hadir mewakili kementerian BUMN, rencana ini akan tetap terus berlanjut dengan memprioritaskan beberapa perusahaan yang sebelumnya sudah diupayakan untuk holding terlebih dahulu.
"Mungkin tidak akan tahun ini, karena mengingat ada beberapa perusahaan sebelumnya, tapi kita usahakan saja secepatnya," ungkap Parikesit. (ank)
()