Interchange tol Cipularang terkendala izin PTPN VIII
Kamis, 23 Februari 2012 - 18:11 WIB
Interchange tol Cipularang terkendala izin PTPN VIII
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pembangunan Interchange Tol Cipularang di Kampung Warung Domba, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, terkendala perizinan lahan dari PTPN VIII. Padahal surat izin terkait pembangunan interchange dari Menteri Pekerjaan Umum akan segera berakhir pada 2013.
"Rencana interchange ini masih tertahan perizinan lahan dari PTPN VIII, karenanya sedang kami upayakan untuk kembali diperpanjang," kata Bupati Bandung Barat Abubakar, Kamis (23/2/2012).
Pemkab Bandung Barat akan meminta pihak Pemprov Jabar supaya membantu proses ini. Karena kepemilikan lahan perkebunan tersebut adalah milik PTPN sehingga kebijakan dan keputusan dari gubernur diharapkan bisa didengar mengingat Pemprov Jabar akan diuntungkan jika interchange ini terealisasi dengan rencana pembangunan Kampung Asia-Afrika dan pusat pemerintahan Pemprov Jabar.
Abubakar mengatakan nantinya interchange atau akses keluar-masuk Tol Cipularang ini akan dibangun di sekitar kilometer 104-105. Sejauh ini, pihak PTPN VIII belum memberikan sinyalemen akan memberikan sebagian lahannya untuk proyek ini.
"Informasi yang saya dapat dari internal mereka (PTPN VIII) adalah masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN," ucapnya.
Sedangkan untuk kebutuhan anggaran, diperkirakan pembukaan interchange ini membutuhkan dana sekitar Rp40 miliar. Sistem anggaran pembiayaan interchange Warung Domba akan menggunakan pola role sharing (pembagian dana) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Kabupaten Bandung Barat selaku tuan rumah.
Saat ini pun, kata Abubakar, pihaknya sedang menyusun agenda adanya pembicaraan lebih lanjut terkait sosialisasi antara Pemda KBB, Pemprov Jabar, dan pihak PTPN VIII. Andaikan, interchange ini terealisasi maka beban kemacetan kendaraan yang lewat tol tidak akan tersentralisasi di Bandung. Terlebih, bagi KBB pun yang akan mengembangkan Kawasan Cipeundeuy sebagai zona industri akan sangat bermanfaat.
"Di kawasan Cikalong Wetan dan Cipeundeuy akan ditata menjadi kawasan terpadu. ITB rencananya akan membuka kampus baru di kawasan ini, begitu juga kantor pemerintahan Pemprov Jabar. Sehingga nantinya, kawasan ini akan berkembang baik dari segi ekonomi," ujarnya.
"Rencana interchange ini masih tertahan perizinan lahan dari PTPN VIII, karenanya sedang kami upayakan untuk kembali diperpanjang," kata Bupati Bandung Barat Abubakar, Kamis (23/2/2012).
Pemkab Bandung Barat akan meminta pihak Pemprov Jabar supaya membantu proses ini. Karena kepemilikan lahan perkebunan tersebut adalah milik PTPN sehingga kebijakan dan keputusan dari gubernur diharapkan bisa didengar mengingat Pemprov Jabar akan diuntungkan jika interchange ini terealisasi dengan rencana pembangunan Kampung Asia-Afrika dan pusat pemerintahan Pemprov Jabar.
Abubakar mengatakan nantinya interchange atau akses keluar-masuk Tol Cipularang ini akan dibangun di sekitar kilometer 104-105. Sejauh ini, pihak PTPN VIII belum memberikan sinyalemen akan memberikan sebagian lahannya untuk proyek ini.
"Informasi yang saya dapat dari internal mereka (PTPN VIII) adalah masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN," ucapnya.
Sedangkan untuk kebutuhan anggaran, diperkirakan pembukaan interchange ini membutuhkan dana sekitar Rp40 miliar. Sistem anggaran pembiayaan interchange Warung Domba akan menggunakan pola role sharing (pembagian dana) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Kabupaten Bandung Barat selaku tuan rumah.
Saat ini pun, kata Abubakar, pihaknya sedang menyusun agenda adanya pembicaraan lebih lanjut terkait sosialisasi antara Pemda KBB, Pemprov Jabar, dan pihak PTPN VIII. Andaikan, interchange ini terealisasi maka beban kemacetan kendaraan yang lewat tol tidak akan tersentralisasi di Bandung. Terlebih, bagi KBB pun yang akan mengembangkan Kawasan Cipeundeuy sebagai zona industri akan sangat bermanfaat.
"Di kawasan Cikalong Wetan dan Cipeundeuy akan ditata menjadi kawasan terpadu. ITB rencananya akan membuka kampus baru di kawasan ini, begitu juga kantor pemerintahan Pemprov Jabar. Sehingga nantinya, kawasan ini akan berkembang baik dari segi ekonomi," ujarnya.
()
