Menpera bantah rusunawa mandek
Minggu, 26 Februari 2012 - 16:27 WIB
Menpera bantah rusunawa mandek
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz membantah telah terjadi kemandekan pada program rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Menurutnya, program Rusunawa masih tetap berjalan.
"Program tetap berjalan. Hanya saja, karena terkendala desain tidak standar, setiap pembangunan Rusunawa harus mengundang konsultan struktur serta desainer bangunan," jelas Djan Faridz, seperti yang dikutip dari situs resmi Kemenpera, Minggu (26/2/2012).
Selain itu, dia mengaku, pelelangan manajemen konstruksi juga memakan waktu yang cukup lama. "Untuk itu, agar proses lelang Rusunawa dapat berjalan baik dan cepat, Kemenpera akan mengkombinasikan sistem lelang dengan E-procurement (sistem lelang secara elektronik) serta mengundang kehadiran asosiasi kontraktor agar mereka dapat mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan," paparnya.
Oleh karena itu, Kemenpera juga akan melibatkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) daerah serta asosiasi kontraktor dalam proses lelang. Jadi kontraktor daerah dapat mengatahui program perumahan di daerah.
"Selain itu, Kemenpera juga akan menggandeng masyarakat sebagai penerima manfaat serta pemerintah daerah setempat sebagai pengawas. Jika hasil pembangunannya dirasa kurang memuaskan, mereka bisa melakukan komplain langsung kepada kontraktor yang bersangkutan," imbuhnya.
Untuk pengawasan, Kemenpera sendiri kami akan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurusi masalah perumahan rakyat," tandas politisi partai Nahdatul Ulama (NU) tersebut.
"Program tetap berjalan. Hanya saja, karena terkendala desain tidak standar, setiap pembangunan Rusunawa harus mengundang konsultan struktur serta desainer bangunan," jelas Djan Faridz, seperti yang dikutip dari situs resmi Kemenpera, Minggu (26/2/2012).
Selain itu, dia mengaku, pelelangan manajemen konstruksi juga memakan waktu yang cukup lama. "Untuk itu, agar proses lelang Rusunawa dapat berjalan baik dan cepat, Kemenpera akan mengkombinasikan sistem lelang dengan E-procurement (sistem lelang secara elektronik) serta mengundang kehadiran asosiasi kontraktor agar mereka dapat mengetahui pekerjaan apa yang harus dilakukan," paparnya.
Oleh karena itu, Kemenpera juga akan melibatkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) daerah serta asosiasi kontraktor dalam proses lelang. Jadi kontraktor daerah dapat mengatahui program perumahan di daerah.
"Selain itu, Kemenpera juga akan menggandeng masyarakat sebagai penerima manfaat serta pemerintah daerah setempat sebagai pengawas. Jika hasil pembangunannya dirasa kurang memuaskan, mereka bisa melakukan komplain langsung kepada kontraktor yang bersangkutan," imbuhnya.
Untuk pengawasan, Kemenpera sendiri kami akan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurusi masalah perumahan rakyat," tandas politisi partai Nahdatul Ulama (NU) tersebut.
()
