Opsi kenaikan BBM kian mengerucut

Sindonews.com - Opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin mengerucut. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, kemarin, pemerintah mengusulkan dua opsi kenaikan harga BBM.

Opsi pertama, pemerintah akan menaikkan harga jual BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter. Dengan demikian, harga premium dan solar akan naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Adapun opsi kedua, pemerintah memberikan subsidi tetap Rp2.000 per liter untuk premium dan solar. Pada opsi ini, lantaran besaran subsidi dipatok, harga BBM bisa berfluktuasi sesuai dengan pergerakan harga minyak dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi lantaran harga minyak dunia belakangan menguat akibat krisis politik di Timur Tengah. Rata-rata harga minyak mentah saat ini sudah melebihi asumsi APBN 2012.

Dia menuturkan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Januari telah mencapai USD115,91 per barel. ICP terus menguat hingga mencapai USD121,75 per barel pada Februari ini.”Padahal,asumsi ICP sebagaimana angka yang terdapat dalam APBN 2012 hanyalah sebesar USD90 per barel,” ujarnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta kemarin.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengatakan, dari dua pilihan kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah menilai opsi kedua lebih bermanfaat dan menguntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Opsi ini memiliki keuntungan antara lain beban subsidi akan terkendali dari gejolak harga minyak mentah dunia dan bermanfaat jangka panjang dalam pengendalian subsidi BBM. ”Opsi kedua juga akan mengedukasi masyarakat untuk menghemat bahan bakar,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mendukung usulan pemerintah menaikkan harga BBM. Berbeda dengan opsi yang diajukan pemerintah, dia menyarankan agar premium naik Rp2.000 per liter. ”Kenaikan Rp2.000 itu bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp57 triliun,” katanya. Dia menilai kenaikan harga BBM merupakan alternatif terbaik, terutama bila dibandingkan dengan pembatasan konsumsi.

Dalam penilaiannya, infrastruktur pembatasan konsumsi BBM belum siap. Di bagian lain, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran Rp30 triliun–Rp40 triliun sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi. Dana tersebut salah satunya akan diambil dari penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp22 triliun.

Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri menjelaskan, sebagian besar kompensasi tersebut akan digunakan untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) serta kompensasi transportasi. ”Alokasi kompensasi sekitar di bawah Rp40 triliun, tapi di atas Rp30 triliun,”tutur Salim Segaf setelah menghadiri percepatan pembahasan APBN-P di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kemarin.

Untuk jumlah penerima BLT, Salim menjelaskan Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan data gabungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan jumlah Program Keluarga Harapan (PKH).Jumlah PKH mencapai 1,5 juta kepala keluarga (KK), sementara data orang miskin hampir mencapai 30 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa membenarkan pemerintah berencana memotong anggaran seluruh K/L sebesar Rp22 triliun melalui mekanisme APBN-P.

Penghematan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap harga minyak mentah dunia yang terus melambung. Hatta juga memastikan pemotongan anggaran tersebut lebih ditujukan pada belanja pengadaan barang dan tidak akan menyentuh belanja modal. ”Seluruh belanja yang kita rasakan masih bisa ditunda seperti belanja perbaikan kantor, belanja mobil, dan seterusnya kita hemat, termasuk biaya perjalanan dinas yang akan diprioritaskan. Seluruh belanja modal (diharapkan) sama sekali tidak dipotong,” tutur Hatta.

Dia menjelaskan penghematan anggaran ini akan dimanfaatkan untuk sejumlah kepentingan. Selain memberikan kompensasi, dana penghematan juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur,modernisasi peralatanTNI/ Polri,serta program percepatan konversi ke bahan bakar gas (BBG).

Mantan Menteri Sekretaris Negara itu mengungkapkan, hingga kini tiap K/L belum menentukan besaran anggaran yang akan dipotong.Karena itulah,semalam,seluruh sekretaris kementerian (sesmen) dan sekretaris jenderal (sekjen) baru merumuskan besaran anggaran tersebut. ”Besarannya tentu dibahas kembali disesuaikan dengan prioritas di kementerian masing- masing,”paparnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana memperkirakan kenaikan BBM bakal berdampak terhadap inflasi tahun ini. Menurutnya, laju inflasi tahunan (YoY) bisa mencapai 6–7 persen atau jauh di atas asumsi APBN sebesar 5,3 persen. Namun, laju inflasi bisa lebih rendah dari itu bila harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh memperkirakan ada penambahan jumlah siswa penerima bantuan sebagai kompensasi kenaikan BBM.Jumlah penerima bantuan siswa miskin akan bertambah sekitar 7 juta orang dari 5,9 juta siswa menjadi 12,5 juta siswa.

”Yang pasti harus ada kenaikan dari jumlah dan sisi unit cost-nya (besaran bantuan). Yang sekarang dana bantuan itu Rp3,2 triliun dan kita ajukan tambahan sebesar Rp2,4 triliun, jadi total Rp5,6 triliun,” ucapnya.