BLT tak patut dijadikan alat pencitraan
Rabu, 29 Februari 2012 - 11:40 WIB
BLT tak patut dijadikan alat pencitraan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan kebijakan pemberian kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) merupakan hak pemerintah tapi tidak patut jika dijadikan sebagai alat pencitraan pemerintah.
"Kompensasi dari kenaikan BBM biasanya kemudian secara sepihak bisa digunakan oleh pemerintah jadi alat untuk meningkatkan posisi citra itu tidak salah, tapi kalau digunakan dalam posisi kebijakan ini tidak patut," tutur Priyo di Gedung DPR RI, Rabu (29/2/2012).
Kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat merupakan keputusan pemerintah dan DPR yang diambil dari uang negara. "Kompensasi kenaikan BBM itu uang negara itu keputusan bersama antar presiden dan DPR, membantu meringankan kelompok miskin dalam menghadapi inflasi," tuturnya.
Lanjut Priyo, jika kompensasi itu diumumkan pada waktu momen tertentu itu yang harus direvisi, karena kemarin menguat sebuah pandangan kalau soalnya ini digunakan sebagai alat pencitraan tentu DPR akan ancang-ancang merevisi.
Menurut Priyo, biasanya begitu BBM naik, pemerintah tergesa-gesa untuk mengurangi ekses kenaikan, terutama menaiknya barang pokok yang berujung pada inflasi. "Pemerintah harus antisipasi sejak dini, sehingga pagi-pagi bisa ditanggulangi dengan baik, jangan terkesan tergopoh-gopoh kalang kabut," ucapnya.
"Kalau pemerintah sampai alpa tidak menggunakan seluruh instrumennya bisa menaikkan kenaikan harga dan seterusnya ini yang terkena imbasnya pertama kali adalah masyarakat bawah," tukasnya.
"Kompensasi dari kenaikan BBM biasanya kemudian secara sepihak bisa digunakan oleh pemerintah jadi alat untuk meningkatkan posisi citra itu tidak salah, tapi kalau digunakan dalam posisi kebijakan ini tidak patut," tutur Priyo di Gedung DPR RI, Rabu (29/2/2012).
Kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat merupakan keputusan pemerintah dan DPR yang diambil dari uang negara. "Kompensasi kenaikan BBM itu uang negara itu keputusan bersama antar presiden dan DPR, membantu meringankan kelompok miskin dalam menghadapi inflasi," tuturnya.
Lanjut Priyo, jika kompensasi itu diumumkan pada waktu momen tertentu itu yang harus direvisi, karena kemarin menguat sebuah pandangan kalau soalnya ini digunakan sebagai alat pencitraan tentu DPR akan ancang-ancang merevisi.
Menurut Priyo, biasanya begitu BBM naik, pemerintah tergesa-gesa untuk mengurangi ekses kenaikan, terutama menaiknya barang pokok yang berujung pada inflasi. "Pemerintah harus antisipasi sejak dini, sehingga pagi-pagi bisa ditanggulangi dengan baik, jangan terkesan tergopoh-gopoh kalang kabut," ucapnya.
"Kalau pemerintah sampai alpa tidak menggunakan seluruh instrumennya bisa menaikkan kenaikan harga dan seterusnya ini yang terkena imbasnya pertama kali adalah masyarakat bawah," tukasnya.
()
