Inalum kembali ke pangkuan RI tahun depan
Inalum kembali ke pangkuan RI tahun depan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah memastikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) 100 persen akan kembali kepada Indonesia tahun depan. Saat ini, nilai aset Inalum diperkirakan mencapai USD700 juta. Sekira USD500 juta-USD600 juta dimiliki perusahaan Jepang dan sisanya dimiliki pemerintah senilai USD200 juta atau Rp2 triliun.
"Inalum, begitu 2013 semua harus kembali ke Indonesia 100 persen. Kan sekarang nilai aset Inalum diperkirakan mencapai USD700 juta dan sekira USD500 juta-USD600 juta dimiliki perusahaan Jepang dan sisanya dimiliki pemerintah senilai USD200 juta atau Rp2 triliun.," ujar Hatta saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/3/2012).
Hatta menambahkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah sudah mempersiapkan uang yang akan ditransfer untuk aset dan telah dilakukan audit assesment dengan tiga perusahaan audit.
"Dalam pembahasannya nantinya kita mempersiapkan uang untuk transfer asetnya dan sudah dilakukan audit assesment dengan tiga perusahaan audit yang selisihnya tidak berbeda antara satu sama lain, yakni antara USD600 juta sampai USD700 juta," jelasnya.
Selanjutnya Hatta menyampaikan mengenai dana yang akan dipergunakan, dimana menurutnya kemungkinan besra pemrintah ankan mempergunakan dana APBN.
"Hal itu bisa saja di-breezzing dari PIP kemudian kalau di RAPBN akan diserahkan pada perusahaan BUMN berikutnya siapa yang akan mengelola dan kemudian baru dilakukan pengkajian tahap ke-2 oleh pemerintah. Pengkajian tersebut, nantinya untuk menentukan perusahaan mana yang akan diajak kerja sama kembali seperti dengan Jepang saat itu.
Dalam pengkajian tersebut, Hatta menyatakan akan mengajak pemerintah daerah sekaligus, namun karena saat ini masih dalam tahap negosiasi maka pengelolaannya akan dipegang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN.
"Tentu nanti bisa pemerintah daerah diajak, intinya itu kembali dulu. Dalam hal ini yang negosiasi pemerintah karena itu kan aset pemerintah tetapi yang mengelola BUMN," pungkas Hatta.
Sekedar informasi, Inalum adalah perusahaan aluminium smelter, hasil kerja sama Indonesia dengan Konsorsium Pengusaha Aluminium Jepang (NAA) sejak 1975. Perjanjian akan berakhir pada 2013.
Master agreement, yang menjadi dasar Inalum, dinilai banyak merugikan Indonesia sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk mengakhiri perjanjian pengelolaan Inalum dengan Jepang pada tahun lalu.
Berdasarkan data Refleksi Akhir Tahun Kementerian BUMN, komposisi kepemilikan saat kerja sama Inalum dimulai adalah Indonesia sebesar 10 persen dan NAA 90 persen. Namun terjadi perubahan pada 1987 sehingga komposisi pemegang saham terdiri atas Indonesia 41,12 persen dan NAA 58,88 persen.
"Inalum, begitu 2013 semua harus kembali ke Indonesia 100 persen. Kan sekarang nilai aset Inalum diperkirakan mencapai USD700 juta dan sekira USD500 juta-USD600 juta dimiliki perusahaan Jepang dan sisanya dimiliki pemerintah senilai USD200 juta atau Rp2 triliun.," ujar Hatta saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (2/3/2012).
Hatta menambahkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah sudah mempersiapkan uang yang akan ditransfer untuk aset dan telah dilakukan audit assesment dengan tiga perusahaan audit.
"Dalam pembahasannya nantinya kita mempersiapkan uang untuk transfer asetnya dan sudah dilakukan audit assesment dengan tiga perusahaan audit yang selisihnya tidak berbeda antara satu sama lain, yakni antara USD600 juta sampai USD700 juta," jelasnya.
Selanjutnya Hatta menyampaikan mengenai dana yang akan dipergunakan, dimana menurutnya kemungkinan besra pemrintah ankan mempergunakan dana APBN.
"Hal itu bisa saja di-breezzing dari PIP kemudian kalau di RAPBN akan diserahkan pada perusahaan BUMN berikutnya siapa yang akan mengelola dan kemudian baru dilakukan pengkajian tahap ke-2 oleh pemerintah. Pengkajian tersebut, nantinya untuk menentukan perusahaan mana yang akan diajak kerja sama kembali seperti dengan Jepang saat itu.
Dalam pengkajian tersebut, Hatta menyatakan akan mengajak pemerintah daerah sekaligus, namun karena saat ini masih dalam tahap negosiasi maka pengelolaannya akan dipegang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian BUMN.
"Tentu nanti bisa pemerintah daerah diajak, intinya itu kembali dulu. Dalam hal ini yang negosiasi pemerintah karena itu kan aset pemerintah tetapi yang mengelola BUMN," pungkas Hatta.
Sekedar informasi, Inalum adalah perusahaan aluminium smelter, hasil kerja sama Indonesia dengan Konsorsium Pengusaha Aluminium Jepang (NAA) sejak 1975. Perjanjian akan berakhir pada 2013.
Master agreement, yang menjadi dasar Inalum, dinilai banyak merugikan Indonesia sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk mengakhiri perjanjian pengelolaan Inalum dengan Jepang pada tahun lalu.
Berdasarkan data Refleksi Akhir Tahun Kementerian BUMN, komposisi kepemilikan saat kerja sama Inalum dimulai adalah Indonesia sebesar 10 persen dan NAA 90 persen. Namun terjadi perubahan pada 1987 sehingga komposisi pemegang saham terdiri atas Indonesia 41,12 persen dan NAA 58,88 persen.
()
Explore More