Naikkan BBM, pemerintah cuma cari jalan pintas
Jum'at, 02 Maret 2012 - 16:46 WIB
Naikkan BBM, pemerintah cuma cari jalan pintas
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak per 1 April 2012 mendatang mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan masyarakat. Kali ini mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Ketua Presidium GMNI Twedy Novianty Ginting mengatakan, kenaikan harga BBM ini dipandangnya sebagai jalan pintas pemerintah yang mengorbankan rakyatnya. "Ditengah kondisi rakyat Indonesia yang masih terbelenggu kemiskinan dan pengangguran serta daya beli masyarakat yang masih lemah maka rencana pemerintah menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak tepat dan cerminan sikap pemerintah yang tidak merasakan kegelisahan rakyat," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (2/3/2012).
Implikasi kenaikan BBM itu, ditambahkan Twedy, tentu saja memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat khususnya rakyat kecil."Kenaikan harga BBM pasti diikuti dengan kenaikan harga barang-barang terlebih barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako," tambahnya
Ditambahkannya, argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM menunjukkan pemerintah lebih memilih mengambil jalan pintas yang cenderung reaksioner terhadap fenomena kenaikan harga minyak dunia.
"Anggaran subsidi yang selama ini dianggap membebani APBN merupakan cara pandang pemerintah yang keliru dan telah mengkhianati pasal 33 UUD RI 1945. Konstitusi sudah jelas mengamanatkan bahwa anggaran pembangunan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat merupakan kewajiban negara (pemerintah). Anggaran subsidi untuk rakyat adalah amanat konstitusi," imbuhnya.
Paradigma pemerintah yang menganggap subsidi merupakan beban dan harus dikurangi bahkan dihilangkan merupakan bukti nyata kebijakan pemerintah yang pro neolib."Rakyat harus memahami bahwa alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM adalah kekeliruan pemerintah yang telah menyepakati keputusan pertemuan puncak negara APEC di Hawaii Amerika Serikat pada bulan November 2011, yakni penghapusan secara bertahap subsidi BBM," tambahnya.
Beban subsidi dan kenaikan harga minyak dunia, ujar Twedy adalah alasan klise pemerintah semata. Subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendistribusikan BBM kepada rakyat.
"Hal ini diperparah oleh keengganan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan minyak nasional. Minyak bumi kita hanya dinikmati oleh sekelompok orang dari korporasi asing. Dengan potensi cadangan migas yang begitu besar, pemerintah seharusnya mampu memanfaatkan kenaikan harga minyak internasional bagi kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat Indonesia," lanjutnya.
Twedy mengatakan, sudah saatnya pemerintah mengambil langkah berani untuk menata ulang kebijakan pengelolaan minyak nasional. Menasionalisasi secara bertahap merupakan syarat utama menuju kedaulatan energi.
"Dengan demikian secara tegas kami menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat," tutup TWedy.
Ketua Presidium GMNI Twedy Novianty Ginting mengatakan, kenaikan harga BBM ini dipandangnya sebagai jalan pintas pemerintah yang mengorbankan rakyatnya. "Ditengah kondisi rakyat Indonesia yang masih terbelenggu kemiskinan dan pengangguran serta daya beli masyarakat yang masih lemah maka rencana pemerintah menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak tepat dan cerminan sikap pemerintah yang tidak merasakan kegelisahan rakyat," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Jumat (2/3/2012).
Implikasi kenaikan BBM itu, ditambahkan Twedy, tentu saja memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat khususnya rakyat kecil."Kenaikan harga BBM pasti diikuti dengan kenaikan harga barang-barang terlebih barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako," tambahnya
Ditambahkannya, argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM menunjukkan pemerintah lebih memilih mengambil jalan pintas yang cenderung reaksioner terhadap fenomena kenaikan harga minyak dunia.
"Anggaran subsidi yang selama ini dianggap membebani APBN merupakan cara pandang pemerintah yang keliru dan telah mengkhianati pasal 33 UUD RI 1945. Konstitusi sudah jelas mengamanatkan bahwa anggaran pembangunan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat merupakan kewajiban negara (pemerintah). Anggaran subsidi untuk rakyat adalah amanat konstitusi," imbuhnya.
Paradigma pemerintah yang menganggap subsidi merupakan beban dan harus dikurangi bahkan dihilangkan merupakan bukti nyata kebijakan pemerintah yang pro neolib."Rakyat harus memahami bahwa alasan utama pemerintah menaikkan harga BBM adalah kekeliruan pemerintah yang telah menyepakati keputusan pertemuan puncak negara APEC di Hawaii Amerika Serikat pada bulan November 2011, yakni penghapusan secara bertahap subsidi BBM," tambahnya.
Beban subsidi dan kenaikan harga minyak dunia, ujar Twedy adalah alasan klise pemerintah semata. Subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendistribusikan BBM kepada rakyat.
"Hal ini diperparah oleh keengganan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan minyak nasional. Minyak bumi kita hanya dinikmati oleh sekelompok orang dari korporasi asing. Dengan potensi cadangan migas yang begitu besar, pemerintah seharusnya mampu memanfaatkan kenaikan harga minyak internasional bagi kepentingan nasional dan kemakmuran rakyat Indonesia," lanjutnya.
Twedy mengatakan, sudah saatnya pemerintah mengambil langkah berani untuk menata ulang kebijakan pengelolaan minyak nasional. Menasionalisasi secara bertahap merupakan syarat utama menuju kedaulatan energi.
"Dengan demikian secara tegas kami menolak kenaikan harga BBM. Pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat," tutup TWedy.
()
