Rakornas PKS bahas kenaikan harga BBM

Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional putaran ketiga di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (5/3) hingga Rabu (7/3) mendatang. Salah satu isu penting yang akan dibahas adalah soal kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang kini masih digodok pemerintah bersama DPR.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PKS Bidang Humas, Mardani Ali dalam siaran pers Fraksi PKS DPR, Senin (5/3/2012).

Mardani mengatakan, ada dua opsi yang mengerucut terkait kenaikkan harga BBM. Pertama, menolak sama sekali dengan alasan pemerintah sama sekali belum menjalankan prasyarat yang diminta DPR. Kedua, menyetujui kenaikkan BBM dengan sejumlah syarat tertentu.

“Kedua opsi ini cukup kuat dan sama-sama untuk kepentingan rakyat. Jika saja pemerintah mau melakukan penghematan dan menghilangkan pemborosan yang tidak penting di berbagai sektor, harga BBM tidak perlu naik,” ujarnya.

Mardani melanjutkan, kalaupun hasil Rakornas PKS akhirnya menyetujui kenaikkan harga BBM, pastinya ada sejumlah persayaratan yang diajukan ke pemerintah. Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah serius dan menunjukkan komitmennya untuk menata dan memperbaiki sarana dan sistem transportasi umum yang saat ini masih jauh dari ideal.

Menurut dia, pemerintah sampai kini belum juga menepati janjinya untuk menyusun road map (peta jalan) sistem transportasi nasional yang aman, nyaman, dan manusiawi. Akibatnya rakyat jadi enggan menggunakan transportasi umum karena jauh dari aman dan nyaman. Akibat lebih jauh, kemacetan parah mendera masyarakat setiap hari sehingga terjadi pemborosan luar biasa yang merugikan perekonomian nasional.

“Kondisi angkutan umum baik darat, laut, maupun kereta api masih sangat memprihatinkan bahkan tidak aman. Kami menuntut janji dan komitmen pemerintah untuk membenahi transportasi umum sebelum BBM dinaikkan,” tegas Mardani.

Dia mengatakan, pemerintah jangan lari dari tanggung jawab dengan membelokkan isu sosial kenaikkan BBM ini ke persoalan lain yang tidak ada kaitannya sama sekali.

Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) juga bukan solusi yang mendidik. Sementara persoalan utama kita sehari-hari seperti persoalan kemacetan, kondisi transportasi umum yang memprihatinkan, biaya kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang masih mahal. (bro)