Atasi demo tolak kenaikan BBM pemerintah kerahkan militer
Senin, 05 Maret 2012 - 21:31 WIB
Atasi demo tolak kenaikan BBM pemerintah kerahkan militer
A
A
A
Sindonews.com - Mengantisipasi gejolak sosial setelah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi nanti, pemerintah siap mengerahkan kekuatan militer.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Joko Suyanto, mengatakan, kekuatan militer akan dikerahkan untuk membantu kepolisian dalam meredam aksi massa menolak kenaikkan harga BBM yang berpotensi berakhir rusuh.
"Aparat Kepolisian dibantu TNI dalam konteks mencegah kerusuhan yang lebih besar akan melakukan langkah-langkah yang tepat dan propher yang sehat," kata Joko usai rapat koordinasi di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2012).
Joko menekankan agar aksi massa tidak berujung bentrok. Dia meminta kepolisian menindak pelaku-pelaku yang berubah liar. "Ini yang jadi penekanan saya guna mengantisipasi itu," kata Joko.
Joko menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi. Namun, ia mengatakan aksi massa harus dilakukan dengan cara yang tertib. "Kita lakukan koordinasi dengan elemen-elemen masyarakat yang ingin unjuk rasa harus ada pemberitahuan kepada Polri," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian yang berbeda digelar oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiontoro, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Menkominfo, Tifatul Sembiring.
Selain itu, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Ketua Polisi RI, Timur Pradobo, Panglima TNI, Kepala BIN, dan BNPT.
Joko juga menyatakan, rapat koordinasi juga mengagendakan soal penghematan di masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah demi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Besaran bervariasi. Tergantung besaran lembaga antara 15-20 persen," ungkapnya. (ank)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Joko Suyanto, mengatakan, kekuatan militer akan dikerahkan untuk membantu kepolisian dalam meredam aksi massa menolak kenaikkan harga BBM yang berpotensi berakhir rusuh.
"Aparat Kepolisian dibantu TNI dalam konteks mencegah kerusuhan yang lebih besar akan melakukan langkah-langkah yang tepat dan propher yang sehat," kata Joko usai rapat koordinasi di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2012).
Joko menekankan agar aksi massa tidak berujung bentrok. Dia meminta kepolisian menindak pelaku-pelaku yang berubah liar. "Ini yang jadi penekanan saya guna mengantisipasi itu," kata Joko.
Joko menghargai perbedaan pendapat dalam berdemokrasi. Namun, ia mengatakan aksi massa harus dilakukan dengan cara yang tertib. "Kita lakukan koordinasi dengan elemen-elemen masyarakat yang ingin unjuk rasa harus ada pemberitahuan kepada Polri," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian yang berbeda digelar oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiontoro, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Menkominfo, Tifatul Sembiring.
Selain itu, rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Ketua Polisi RI, Timur Pradobo, Panglima TNI, Kepala BIN, dan BNPT.
Joko juga menyatakan, rapat koordinasi juga mengagendakan soal penghematan di masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah demi mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Besaran bervariasi. Tergantung besaran lembaga antara 15-20 persen," ungkapnya. (ank)
()
