Indonesia masih diminati investor meski BBM naik

Sindonews.com - Indonesia dinilai tetap menarik bagi investor meski pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan mulai awal April mendatang.

“Dalam jangka pendek kenaikan harga BBM memang akan memberikan guncangan bagi perekonomian, tapi bila pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melakukan upaya untuk menjaga inflasi, maka Indonesia tetap menjadi negara yang disukai investor,” kata ekonom senior ASEAN Research UBS Edward Teather di Jakarta, Selasa 6 Maret 2012.

Dia mengatakan, perubahan harga BBM bersubsidi merupakan kabar bagus untuk jangka panjang. Menurut Edward, bila harga BBM terlalu murah maka masyarakat mengonsumsi terlalu banyak bensin. Itu artinya Indonesia harus mengimpor lebih banyak minyak, padahal lebih baik memperbesar belanja modal dalam jangka panjang.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pada Senin (5/3) mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium sebesar Rp1.500 menjadi Rp6.000 per liter.

Badan Pusat Statistik memperkirakan, tambahan inflasi akibat naiknya harga BBM sebesar 2,5–3 persen. Sedangkan, BI memperkirakan pada level 3,5–5,5 persen.

Edward melihat bahwa selama ini investor lebih banyak berinvestasi di China karena untuk melakukan bisnis di Indonesia membutuhkan biaya yang lebih banyak. China memiliki upah buruh yang rendah serta infrastruktur yang lengkap dan produktif.

”Bila investor diminta memilih antara insentif pajak atau penyediaan infrastruktur untuk berinvestasi di suatu negara, maka investor akan memilih infrastruktur sebagai insentif dalam berbisnis,” tambah Edward.

Dia berharap, BI memberikan sinyal bahwa kenaikan inflasi akibat meningkatnya harga BBM hanyalah kondisi sementara. Suku bunga di Indonesia saat ini adalah yang terendah dibanding periode sebelumnya dan menunjukkan kondisi ekonomi yang baik. Perusahaan pun dapat memperoleh kredit dengan lebih mudah, artinya penyaluran kredit akan terus tumbuh.

Sementara, Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis mengatakan, defisit anggaran yang saat ini masih tercatat dalam APBN 2012 sebesar 1,5 persen tidak perlu diperlebar hingga 2,2 persen. Menurut dia, pemerintah masih memiliki upaya untuk menutup defisit tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran. “Sisa anggaran masih banyak, penyerapan anggaran masih di bawah 90 persen, buat apa defisit,” ujarnya.

Emir mengatakan, pemerintah juga tidak perlu menambah sumber pembiayaan melalui penerbitan surat berharga negara. Namun, lanjut dia, penerbitan surat berharga negara boleh dilakukan sebagai upaya untuk membiayai pembangunan sarana infrastruktur.

”Boleh, tapi jual obligasi ritel, dari dulu saya bilang kalau jual obligasi yang langsung ke proyek,” ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo melihat tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat pascakenaikan harga BBM bisa mencapai 15 persen atau jauh di atas perkiraan BPS sebesar 2,73 persen. ”Jika BBM bersubsidi dicabut dengan menaikkan harga BBM dari Rp4.500 menjadi Rp6.000, BPS memperkirakan akan terjadi inflasi kurang lebih 2,73 persen,” ujar Sadar Subagyo kepada pers di Jakarta, Selasa 6 Maret 2012.

Namun, Sadar menambahkan, pada realitasnya inflasi riil yang dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp486.000/orang/bulan akan mencapai 15 persen.

Menurut dia, begitu harga BBM dinaikkan, maka biaya transportasi langsung naik 30 persen, makanan naik 10 persen, dan semua sektor lain langsung naik secara otomatis. Kondisi ini dinilai sangat mencekik kelompok masyarakat lapisan bawah.

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu menuturkan bahwa saat ini jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237 juta orang, di mana 135 juta orang di antaranya berpenghasilan di bawah Rp486.000/bulan. Dari jumlah penghasilan itu, sebanyak 70 persen pendapatan digunakan untuk makanan dan sekitar 15 persen untuk energi. (bro)