Golkar belum restui kenaikan BBM
Kamis, 08 Maret 2012 - 11:41 WIB
Golkar belum restui kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto mengatakan, partai Golkar belum menyetujui rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pasalnya masih terus melakukan evaluasi.
"Kita belum menyetujui kenaikan BBM, kita evaluasi terus," tutur Setya Novanta kepada wartawan di sela-sela kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-44 Fraksi Partai Golkar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3/2012)
Salah satu yang menjadi pertimbangan Fraksi Partai Golkar adalah alokasi penghematan dari subsidi, tak hanya itu dampak sosial juga menjadi pertimbangan partai berlamgbang beringin ini. "Penghematan dialokasikan untuk apa? Dampak sosialnya gimana?," tanya politikus Golkar itu.
Lanjutnya, kalau penghematan sekira 30 persen untuk kepentingan produktivitas masyarakat maka akan dipertimbang apakah menyetujui kenaikan BBM atau tidak. "Kalau 30 persen untuk padat karya kita akan pertimbangan," tuturnya.
Kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebaiknya dipertimbangkan lagi oleh pemerintah pasalnya cenderung tidak tepat sasaran. "Perlu dipertimbangkan untuk kepentingan sektor lain untuk kepentingan rakyat," tukasnya.
"BLT mengalami masalah, mestinya yang menerima orang tidak mampu tapi kenyataannya tidak demikian bahkan orang sudah meninggal masih menerima aja," tambah Setya.
"Kita belum menyetujui kenaikan BBM, kita evaluasi terus," tutur Setya Novanta kepada wartawan di sela-sela kegiatan donor darah dalam rangka HUT ke-44 Fraksi Partai Golkar di gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/3/2012)
Salah satu yang menjadi pertimbangan Fraksi Partai Golkar adalah alokasi penghematan dari subsidi, tak hanya itu dampak sosial juga menjadi pertimbangan partai berlamgbang beringin ini. "Penghematan dialokasikan untuk apa? Dampak sosialnya gimana?," tanya politikus Golkar itu.
Lanjutnya, kalau penghematan sekira 30 persen untuk kepentingan produktivitas masyarakat maka akan dipertimbang apakah menyetujui kenaikan BBM atau tidak. "Kalau 30 persen untuk padat karya kita akan pertimbangan," tuturnya.
Kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebaiknya dipertimbangkan lagi oleh pemerintah pasalnya cenderung tidak tepat sasaran. "Perlu dipertimbangkan untuk kepentingan sektor lain untuk kepentingan rakyat," tukasnya.
"BLT mengalami masalah, mestinya yang menerima orang tidak mampu tapi kenyataannya tidak demikian bahkan orang sudah meninggal masih menerima aja," tambah Setya.
()
