Pengusaha DIY menolak kenaikan harga BBM

Sindonews.com - Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak mengancam keberadaan para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di DIY. Jika tidak ada kebijakan subsidi akan membuat pengusaha kecil kolaps.

Kalangan sopir angkutan umum juga menolak rencana pemerintah karena dinilai semakin memberatkan kehidupan mereka.

Wakil Ketua III Bidang Perdagangan dan Industri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY Jacky Latupeirissa mengatakan kenaikan BBM akan menjadikan beban pengusaha bertambah berat. Kenaikan ini akan menjadikan biaya produksi meningkat.

Padahal, setiap kenaikan BBM akan diikuti dengan kenaikan bahan baku yang lain praktis semuanya akan mengikuti. Untuk mengantisipasi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan pro investasi.

Misalnya, memberikan subsidi BBM bagi pengusaha kecil. Jika tidak, ini akan mengancam iklim investasi dan industri yang ada di Yogyakarta. Puncaknya adalah makin banyak industri yang kolaps.

”Kenaikan ini sebenarnya urusan pusat, tetapi kita berharap ada subsidi agar pengusaha tidak bangkrut,” ujarnya, Jumat 9 Maret 2012.

Kebanyakan pengusaha muda bergerak di bidang industri. Bahan bakar minyak merupakan variabel pokok yang harus ada. Kenaikan ini akan berdampak terhadap kenaikan harga jual produk. Padahal pertumbuhan ekonomi di DIY dan daya beli masyarakat cukup terbatas. Ini tidak lepas dari Upah Minim Provinsi (UMP) DIY yang masih rendah. ”Kita khawatir, permintaan masyarakat juga akan menurun,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto menerangkan, Pemprov DIY berharap masih ada bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Pemprov DIY telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar bantuan ini tidak diberikan kepada individu, tapi diberikan kepada kelompok masyarakat untuk dikembangkan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.

Dengan konsep ini, kata Tavip, bantuan yang diberikan tidak habis untuk kebutuhan konsumsi. Selain karena bantuan untuk kepala keluarga ini diberikan kepada kelompok masyarakat, juga bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di wilayah DIY, saat ini ada sekitar 500.000 jiwa atau 30% penduduknya yang masih di bawah garis kemiskinan.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku telah menyiapkan kebijakan bagi para pelaku UMKM dalam menyiasati kenaikan BBM. Keberadaan UMKM ini akan diberdayakan agar bisa tetap eksis karena UMKM merupakan sektor usaha yang banyak menampung tenaga kerja di DIY.

”Kenaikan ini nantinya harus diukur dulu untuk melihat kontribusinya bagi UMKM,” ujar Haryadi. (bro)