PKS Jabar tolak kenaikan harga BBM
PKS Jabar tolak kenaikan harga BBM
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan BBM dinilai malah makin memiskinkan rakyat.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS Lalu Suryade menyatakan, pihaknya telah menerima arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS terkait rencana kenaikan harga BBM.
"Maka kami mengolaborasi pusat. Intinya kami ikut tolak kenaikan BBM. Walau baru rencana, dampak rencana kenaikan BBM sudah ada. Harga bangunan sudah mulai naik," ungkapnya dalam media gathering di sebuah kafe di Jalan Sulanjana Bandung, Senin (12/3/2012).
Lalu ia menjelaskan, PKS menolak rencana kenaikan BBM karena akan makin membebani masyarakat yang sudah susah. "Siapa bilang rakyat miskin di Indonesia turun? Dampak kenaikan BBM dalam waktu singkat akan membuat rakyat miskin makin besar sekali jumlahnya," ujarnya.
Mestinya pemerintah menyiapkan mekanisme atau kebijakan yang tepat sebelum menaikan harga BBM sehingga rakyat tidak makin terbebani. "Jadi karena pemerintah tidak menyiapkan mekanisme yang sistematis, maka PKS tolak kenaikan BBM," sebutnya.
Dia menggambarkan, indeks pembangunan masyarakat (IPM) di Jabar hanya 73 poin. Artinya, ada persoalan daya beli masyarakat yang rendah.
"Dibanding IPM pendidikan dan kesehatan yang di atas 90 poin, IPM daya beli masyarakat Jabar jauh lebih rendah. Artinya ada persoalan daya beli," terangnya. (ank)
Anggota DPRD dari Fraksi PKS Lalu Suryade menyatakan, pihaknya telah menerima arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS terkait rencana kenaikan harga BBM.
"Maka kami mengolaborasi pusat. Intinya kami ikut tolak kenaikan BBM. Walau baru rencana, dampak rencana kenaikan BBM sudah ada. Harga bangunan sudah mulai naik," ungkapnya dalam media gathering di sebuah kafe di Jalan Sulanjana Bandung, Senin (12/3/2012).
Lalu ia menjelaskan, PKS menolak rencana kenaikan BBM karena akan makin membebani masyarakat yang sudah susah. "Siapa bilang rakyat miskin di Indonesia turun? Dampak kenaikan BBM dalam waktu singkat akan membuat rakyat miskin makin besar sekali jumlahnya," ujarnya.
Mestinya pemerintah menyiapkan mekanisme atau kebijakan yang tepat sebelum menaikan harga BBM sehingga rakyat tidak makin terbebani. "Jadi karena pemerintah tidak menyiapkan mekanisme yang sistematis, maka PKS tolak kenaikan BBM," sebutnya.
Dia menggambarkan, indeks pembangunan masyarakat (IPM) di Jabar hanya 73 poin. Artinya, ada persoalan daya beli masyarakat yang rendah.
"Dibanding IPM pendidikan dan kesehatan yang di atas 90 poin, IPM daya beli masyarakat Jabar jauh lebih rendah. Artinya ada persoalan daya beli," terangnya. (ank)
()
Explore More