Walkot jamin Pasar Modern tak bebani APBD Palopo

Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan, akan menyerahkan pengelolaan Pasar Modern atau Mall Palopo kepada PT Niviron Manunggal Makassar (NMM) sebagai pihak ketiga. Investor asal Makassar ini ditetapkan sebagai pemenang tender terbuka pengelolaan mall milik Pemkot Palopo tersebut, dengan nilai kontrak pengelolaan sebesar Rp87 miliar selama 25 tahun.

Dana kontrak pengelolaan Pasar Modern yang dibangun menggunakan dana pinjaman Bank Dunia sebesar Rp44 miliar ditambah dana sharing APBD Palopo senilai Rp12 miliar, dipakai membayar piutang Pemkot di Bank Dunia selama 15 tahun masa pinjaman.

Dengan begitu, selama masa kontrak pengelolaan Pasar Modern, investor berkewajiban membayar piutang Pemkot ke Bank Dunia dan sisa pembayaran kontrak menjadi sumber pemasukan sah Pemkot ke kas daerah.

Karena itu, Wali Kota Palopo, HPA Tenriadjeng, menggaransi utang Pemkot sebesar Rp44 miliar untuk mendanai Pasar Modern, yang mulai jatuh tempo pembayarannya tahun 2013 mendatang, tidak akan membebani APBD Palopo.

Sebab, kewajiban membayar piutang tersebut menjadi kewajiban investor sebagai pengelola Pasar Modern yang dipihakketigakan selama 25 tahun. "Bukan hanya membayar piutang ke Bank Dunia, pengelola Pasar Modern juga berkewajiban memasukkan PAD bagi Pemkot dari kontrak pengelolaan pasar ini," kata Tenriadjeng saat menghadiri rapat dengar pendapat pengelolaan Pasar Modern di Dewan, akhir pekan lalu.

Dalam waktu dekat, PT Niviron Manunggal Makassar akan melakukan ekspos di hadapan seluruh anggota dewan menyangkut kewajiban dan hak pengelolaan pasar modern selama masa kontrak berlaku 25 tahun. Ekspos tersebut dilakukan sebelum pengelolaan Pasar Modern dimulai, awal April mendatang.

Anggota Komisi III DPRD Palopo, H Henry Galib, mengungkapkan, Dewan pada prinsipnya mendukung pengelolaan Pasar Modern dengan pihak ketiga agar pembayaran utang Pemkot sebesar Rp44 miliar di Bank Dunia, tidak membebani APBD Palopo selama 25 tahun.

Sebab, sesuai estimasi pembayaran utang tersebut, setiap tahunnya Pemkot berkewajiban mengangsur utang sebesar Rp2,9 miliar di Bank Dunia.

"Total kontrak sebesar Rp87 miliar selama 25 tahun akan dipakai membayar piutang Pemkot berikut bunganya, termasuk didalamnya sudah pemasukan sah bagi daerah. Tetapi, Dewan minta agar dilakukan ekspose pengelolaan Pasar Modern di DPRD agar dapat diketahui dewan sebagai perwakilan rakyat," kata legislator PNBK Indonesia ini.

Ditegaskan, DPRD akan mengeluarkan persetujuan pengelolaan Pasar Modern kepada Pemkot dan investor, jika kontrak pengelolaan ditransparankan kedua belah pihak kepada legislatif.

"Sebab, kita tidak menginginkan kontrak pengelolaan ini di kemudian hari malah bermasalah dan membebani daerah," kata Henry, mengingatkan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, sebanyak lima investor mengikuti tender terbuka pengelolaan Pasar Modern Palopo. Namun, Pemkot menetapkan PT Niviron Manunggal Makassar sebagai pemenang tender yang dilakukan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Palopo.

Selama masa kontrak berlaku, PT Niviron Manunggal Makassar berhak mengelola seluruh kios dan lodz dalam Pasar Modern, baik menjual dan menyewakan kepada pedagang.

Pasar Modern yang berlokasi di Jalan DR Ratulangi, kawasan Salubulo, Kecamatan Wara Utara, memiliki 568 kios berbagai ukuran, los pamer sebanyak 4 unit, 6 unit restoran/rumah makan dan 1 unit kantor pengelola.
Bangunannya berlantai tiga dan dibangun seperti mall dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti tangga eskalator, litf barang, air bersih, sanitasi lingkungan, instalasi limbah, drainase, persampahan, listrik, dan telekomunikasi.

Menanggapi pengelolaan Pasar Modern, Kepala Dinas Koperindag dan UKM Palopo, Syamsul Rijal, mengharapkan agar harga jual dan sewa kios, lodz dan berbagai tempat berdagang di pasar Modern, yang ditawarkan kepada pedagang tidak terlalu mahal hingga memberatkan para pedagang. "Pedagang lokal diutamakan menempati kios dan lodz," kata Rijal. (bro)