Penyatuan zona waktu untungkan bisnis

Sindonews.com – Rencana pemerintah menyatukan zona waktu mendapat tanggapan beragam. Namun, mayoritas mendukung kebijakan itu.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mendukung rencana pemerintah menyatukan satu zona waktu. Namun,Agus mengingatkan kebijakan tersebut mesti dikaji secara hatihati karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. ”Indonesia yang sebegini luas dari Aceh sampai Merauke, mungkin kalau menggunakan satu zona waktu itu mesti dikaji secara hati-hati,” tutur Agus di Gedung DPR kemarin.

Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut mengakui penerapan tiga zona waktu di beberapa wilayah kurang efektif dalam mendukung produktivitas, karena jam kerja yang kurang mendukung.

”Di Indonesia barat, khususnya di daerah Sumatera Utara atau Sumatera Barat,jamnya adalah satu jam di belakang Singapura. Istilahnya seperti kita kurang agresif menjaga produktivitas,”tandasnya. Diketahui, pemerintah berencana menggunakan satu zona waktu Indonesia. Selama ini, zona waktu di Indonesia dibagi tiga, yakni Waktu Indonesia Barat (WIB),Waktu Indonesia Tengah (Wita), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Zona waktuyangnantidipakaiadalah GMT+8 atau Wita. Dengan demikian, nantinya WIB dan WIT tidak lagi digunakan.

Kebijakan satu waktu ditargetkan mulai berlaku per 17 Agustus 2012. Gubernur BI Darmin Nasution menilai ide penyatuan zona waktu sifatnya baik.Yang paling terlihat dampaknya, kata dia,adalah pasar modal.”Kalau nanti jadi satu,barangkali transaksi cost-nya dan macam-macamnya akan jauh lebih murah. Kita baru melakukan kajian, tapi idenya sendiri bagus,”ujarnya.

Rencana pemerintah menggunakan satu zona waktu ditanggapi positif industri pasar modal. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito mengatakan, jika rencana tersebut benar-benar direalisasikan, jam perdagangan bursa Indonesia akan sama dengan sejumlah pasar modal utama di Asia, seperti Hong Kong,Kuala Lumpur, dan Singapura.

”Secara geografis menjadi sama. Ini tentu menguntungkan pasar modal kita,”jelasnya saat dihubungi Sindo. BEI sendiri telah mengkaji rencana memajukan jam perdagangan agar bisa sama dengan sejumlah pasar modal utama Asia. Langkah itu dilakukan agar bisa meningkatkan posisi tawar bagi investor, yang juga melakukan transaksi di pasar modal regional. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi rencana pemerintah menyatukan tiga zona waktu di Indonesia.

”Dengan satu zona dan asumsinya kalau waktu di Papua sampai Jakarta sama, ya minimal komunikasi tidak usah menunggu besok.Karena itu, jika dengan satu zona maka dari segi ekonomi penyatuan ini sangat menguntungkan,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR,Jakarta, kemarin.

Menteri Agama Suryadharma Ali mempersilakan pihakpihak yang berkompeten untuk memutuskan bagaimana yang terbaik dalam pengaturan zona waktu. Dia memastikan bahwa pengaturan itu tidak akan memengaruhi waktu salat, sebab waktu salat patokannya posisi matahari, bukan jam.

”Itu tujuannya kan untuk bisnis,”tuturnya. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) atau Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia Tengku Burhanuddin meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana penyatuan zona waktu.Ini karena belum memadainya infrastruktur pendukung di sebagian besar bandara di Indonesia.