Kemenhub minta tambahan anggaran Rp8,1 T
Selasa, 13 Maret 2012 - 12:14 WIB
Kemenhub minta tambahan anggaran Rp8,1 T
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perhubungan mengajukan usulan tambahan anggaran senilai Rp8,1 triliun dalam APBNP tahun 2012. Penambahan anggaran dilakukan untuk mendukung infrastruktur konektivitas Indonesia bagian Timur dan koridor ekonomi serta mengkompensasi kenaikan bahan bakar minyak. Sebelumnya Kementerian Perhubungan dalam tahun 2012 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp28,117 triliun.
Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan dari usulan penambahan anggaran itu, sebesar Rp4,172 triliun untuk mendukung konektivitas infrastruktur di kawasan Timur dan koridor ekonomi nasional sedangkan sisanya sekitar Rp4 triliun dialokasikan untuk kompensasi kenaikan BBM.
Dari jumlah Rp4,172 triliun tersebut, sebesar Rp2,104 triliun dialokasikan untuk mendukung konektivitas Indonesia Bagian Timur, sedangkan Rp2,067 triliun dialokasikan untuk mendukung domestic connectivity dan koridor ekonomi.
"Jumlah tersebut di luar dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi umum yang bersumber dari kementerian-kementerian lain yang besarnya sebesar Rp4 triliun," ungkapnya sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan, Selasa (13/3/2012).
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan M Ikhsan Tatang secara terperinci menjelaskan, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga BBM di bidang transportasi, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan sejumlah rencana kebijakan, seperti tambahan anggaran subsidi angkutan perintis dan PSO untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Terkait dengan tambahan anggaran subsidi angkutan perintis, Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp117,5 miliar, untuk subsidi angkutan laut perintis pada 67 rute sebesar Rp71,5 miliar, subsidi perintis angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) sebesar Rp41 miliar dan subsidi angkutan bus perintis pada 157 trayek sebesar Rp5 miliar.
Tapi ada juga dana yang bersumber dari Kementerian Keuangan, seperti pemberian fasilitas pembebasan pajak/bea masuk suku cadang kendaraan bermotor untuk angkutan umum, pemberian fasilitas penggantian biaya pajak kendaraan bermotor angkutan umum maupun pemberian fasilitas pembebasan bunga pinjaman perbankan untuk pengadaan kendaraan bermotor angkutan umum baru.
Jika pemerintah daerah tidak menaikkan tarif angkutan umum penumpangnya, padahal harga BBM di daerah tersebut mengalami kenaikan, maka subsidi yang ditanggung pemerintah daerah itu nantinya akan di ganti oleh Kementerian Keuangan melalui Kementerian Dalam Negeri.
"Dengan demikian, banyak skema-skema yang sedang dibahas antar Kementerian untuk memberikan subsidi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan rencana kenaikan BBM. Nilai kompensasi dari kenaikan BBM ini sekitar Rp4 triliun, tapi tidak dari Kemenhub semua," jelas Tatang.
Sementara itu mengenai usulan tambahan dana sebesar Rp2,104 triliun yang dialokasikan untuk Indonesia Bagian Timur, antara lain dialokasikan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur; untuk pengadaan kapal penyeberangan perintis tipe 750 GT, pembangunan fasilitas pelabuhan di 13 lokasi dan pembangunan fasilitas bandara di empat lokai. Sedangkan untuk provinsi Nusa Tenggara Barat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan laut di dua lokasi dan pembangunan fasilitas udara di Bandar Udara M Salahudin, Bima.
Sementara itu di provinsi Maluku dialokasikan untuk; pengadaan kapal penyeberangan perintis tipe 500 GT sebanyak empat unit dan tipe 1.000 GT sebanyak satu unit, pembangunan dermaga penyeberangan di delapan lokasi, pembangunan fasilitas pelabuhan laut di 13 lokasi, pembangunan kapal perintis tipe 2.000 GT sebanyak satu unit dan tipe 1.200 GT sebanyak satu unit, pembangunan fasilitas udara di lima lokasi. Di provinsi Maluku Utara dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan di 19 lokasi, pengadaan satu unit kapal penyeberangan perintis 1000 GT dan pembangunan fasilitas udara di Bandara Morotai.
Di provinsi Papua, akan di bangun dermaga penyeberangan di Pomako Kabupaten Mimika tahap V, pembangunan dermaga sungai di tiga lokasi, pembangunan kapal penyeberangan 1.000 GT sebanyak dua unit, pembangunan fasilitas pelabuhan laut di dua lokasi, pembangunan kapal perintis tipe 200 GT sebanyak dua unit dan tipe 2.000 GT sebanyak satu unit, pembangunan rambu suar dan fasilitas penunjang di Pulau Maphia, subsidi oeprasi angkutan udara perintis, pembangunan fasilitas bandara di tujuh lokasi, pembangunan infrastruktur dermaga di 6 lokasi serta pengadaan tiga unit kapal penumpang 1.000 GT dan perpanjangan air strip di dua lokasi.
Adapun dana yang dialokasikan di provinsi Papua Barat diperuntukkan bagi pembangunan dermaga penyebrangan di Fak-Fak tahap VI dan dermaga sungai di Remu, pembangunan satu unit kapal penyeberangan 1.000 GT, pembangunan fasilitas pelabuhan di empat lokasi, pembangunan kapal perintis tipe 200 GT sebanyak dua unit dan kapal perintis tipe 1.200 GT sebanyak satu unit, pembangunan menara suar di dua lokasi dan pembangunan fasilitas bandara di Bandara rendani-Manokwari dan Kaimana.
Sementara itu untuk mendukung Domestic Connectivity dan koridor ekonomi dengan usulan anggaran sebesar Rp2,067 triliun, dialokasikan untuk percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa, pembangunan Bandara Djalaludin Gorontalo, Hanandjodin-Tanjung Pandan, Halueleo Kendari, Kelimarau, Muara Bungo, Kertajati, Miangas, Morowali, Sultan Thaha Jambi dan Sumarorong di Sulawesi Barat.
Selain itu, juga untuk pembangunan fasilitas pelabuhan dan navigasi di Pelabuhan Marore dan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di Pelabuhan Garongkong sebanyak satu unit.“Nilai yang dialokasikan untuk kawasan Indonesia Bagian Timur dengan konektivitas dan koridor ekonomi ini hampir seimbang,’’ ujar Tatang
Menteri Perhubungan EE Mangindaan mengatakan dari usulan penambahan anggaran itu, sebesar Rp4,172 triliun untuk mendukung konektivitas infrastruktur di kawasan Timur dan koridor ekonomi nasional sedangkan sisanya sekitar Rp4 triliun dialokasikan untuk kompensasi kenaikan BBM.
Dari jumlah Rp4,172 triliun tersebut, sebesar Rp2,104 triliun dialokasikan untuk mendukung konektivitas Indonesia Bagian Timur, sedangkan Rp2,067 triliun dialokasikan untuk mendukung domestic connectivity dan koridor ekonomi.
"Jumlah tersebut di luar dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi umum yang bersumber dari kementerian-kementerian lain yang besarnya sebesar Rp4 triliun," ungkapnya sebagaimana dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan, Selasa (13/3/2012).
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan M Ikhsan Tatang secara terperinci menjelaskan, dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga BBM di bidang transportasi, Kementerian Perhubungan telah mengusulkan sejumlah rencana kebijakan, seperti tambahan anggaran subsidi angkutan perintis dan PSO untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).
Terkait dengan tambahan anggaran subsidi angkutan perintis, Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp117,5 miliar, untuk subsidi angkutan laut perintis pada 67 rute sebesar Rp71,5 miliar, subsidi perintis angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP) sebesar Rp41 miliar dan subsidi angkutan bus perintis pada 157 trayek sebesar Rp5 miliar.
Tapi ada juga dana yang bersumber dari Kementerian Keuangan, seperti pemberian fasilitas pembebasan pajak/bea masuk suku cadang kendaraan bermotor untuk angkutan umum, pemberian fasilitas penggantian biaya pajak kendaraan bermotor angkutan umum maupun pemberian fasilitas pembebasan bunga pinjaman perbankan untuk pengadaan kendaraan bermotor angkutan umum baru.
Jika pemerintah daerah tidak menaikkan tarif angkutan umum penumpangnya, padahal harga BBM di daerah tersebut mengalami kenaikan, maka subsidi yang ditanggung pemerintah daerah itu nantinya akan di ganti oleh Kementerian Keuangan melalui Kementerian Dalam Negeri.
"Dengan demikian, banyak skema-skema yang sedang dibahas antar Kementerian untuk memberikan subsidi kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan rencana kenaikan BBM. Nilai kompensasi dari kenaikan BBM ini sekitar Rp4 triliun, tapi tidak dari Kemenhub semua," jelas Tatang.
Sementara itu mengenai usulan tambahan dana sebesar Rp2,104 triliun yang dialokasikan untuk Indonesia Bagian Timur, antara lain dialokasikan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur; untuk pengadaan kapal penyeberangan perintis tipe 750 GT, pembangunan fasilitas pelabuhan di 13 lokasi dan pembangunan fasilitas bandara di empat lokai. Sedangkan untuk provinsi Nusa Tenggara Barat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan laut di dua lokasi dan pembangunan fasilitas udara di Bandar Udara M Salahudin, Bima.
Sementara itu di provinsi Maluku dialokasikan untuk; pengadaan kapal penyeberangan perintis tipe 500 GT sebanyak empat unit dan tipe 1.000 GT sebanyak satu unit, pembangunan dermaga penyeberangan di delapan lokasi, pembangunan fasilitas pelabuhan laut di 13 lokasi, pembangunan kapal perintis tipe 2.000 GT sebanyak satu unit dan tipe 1.200 GT sebanyak satu unit, pembangunan fasilitas udara di lima lokasi. Di provinsi Maluku Utara dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan di 19 lokasi, pengadaan satu unit kapal penyeberangan perintis 1000 GT dan pembangunan fasilitas udara di Bandara Morotai.
Di provinsi Papua, akan di bangun dermaga penyeberangan di Pomako Kabupaten Mimika tahap V, pembangunan dermaga sungai di tiga lokasi, pembangunan kapal penyeberangan 1.000 GT sebanyak dua unit, pembangunan fasilitas pelabuhan laut di dua lokasi, pembangunan kapal perintis tipe 200 GT sebanyak dua unit dan tipe 2.000 GT sebanyak satu unit, pembangunan rambu suar dan fasilitas penunjang di Pulau Maphia, subsidi oeprasi angkutan udara perintis, pembangunan fasilitas bandara di tujuh lokasi, pembangunan infrastruktur dermaga di 6 lokasi serta pengadaan tiga unit kapal penumpang 1.000 GT dan perpanjangan air strip di dua lokasi.
Adapun dana yang dialokasikan di provinsi Papua Barat diperuntukkan bagi pembangunan dermaga penyebrangan di Fak-Fak tahap VI dan dermaga sungai di Remu, pembangunan satu unit kapal penyeberangan 1.000 GT, pembangunan fasilitas pelabuhan di empat lokasi, pembangunan kapal perintis tipe 200 GT sebanyak dua unit dan kapal perintis tipe 1.200 GT sebanyak satu unit, pembangunan menara suar di dua lokasi dan pembangunan fasilitas bandara di Bandara rendani-Manokwari dan Kaimana.
Sementara itu untuk mendukung Domestic Connectivity dan koridor ekonomi dengan usulan anggaran sebesar Rp2,067 triliun, dialokasikan untuk percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara Jawa, pembangunan Bandara Djalaludin Gorontalo, Hanandjodin-Tanjung Pandan, Halueleo Kendari, Kelimarau, Muara Bungo, Kertajati, Miangas, Morowali, Sultan Thaha Jambi dan Sumarorong di Sulawesi Barat.
Selain itu, juga untuk pembangunan fasilitas pelabuhan dan navigasi di Pelabuhan Marore dan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di Pelabuhan Garongkong sebanyak satu unit.“Nilai yang dialokasikan untuk kawasan Indonesia Bagian Timur dengan konektivitas dan koridor ekonomi ini hampir seimbang,’’ ujar Tatang
()
