Biaya siluman penyebab investor mundur
Selasa, 13 Maret 2012 - 18:20 WIB
Biaya siluman penyebab investor mundur
A
A
A
Sindonews.com - Tingginya biaya pengurusan perizinan serta administrasi akibat adanya pungutan liar dalam bidang usaha, hal ini bisa menyebabkan kaburnya para calon investor dikarenakan harus mengeluarkan dana melebihi dari seharusnya yang bisa mencapai diatas Rp5 juta.
"Jadi kalau misalnya nilai investasi dia Rp1 triliun, maka akan semakin dimainkan. Maka dari itu, mereka (calon investor) lama-lama akhirnya banyak yang mundur. Mereka kan mau masukin uang tapi malah dipersulit," ucap Ekonom Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ina Primiana di Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Menurutnya, semakin tinggi nilai investasi, maka akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh calon investor untuk mengurus perizinan serta administrasi.
"Itu kalau ditotal resminya sekira Rp5 juta. Sekarang biaya resminya sudah turun menjadi 17,9 persen dari sebelumnya 22,3 persen terhadap pendapatan per kapita. Berarti yang sebenarnya lebih besar dari angka tersebut," ucap Ina.
Dia juga menambahkan, jumlah itu merupakan biaya yang tidak resmi. Menurutnya, biaya tersebut mencakup semua urusan perizinan serta administrasi di semua kementerian serta lembaga terkait mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Kepala LP3E Kadin Didik J Rachbini menuturkan, biaya transaksi perizinan memulai usaha tertinggi adalah di Filipina sebesar 19,2 persen. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-2.
Sementara, biaya yang melebihi Rp5 juta belum termasuk biaya untuk membangun infrastruktur. Didik menuturkan, peran swasta jauh lebih baik dibandingkan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Padahal, kata dia, infrastruktur merupakan salah satu prasyarat penting dalam menggerakkan roda perekonomian, serta pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Infrastruktur ini penting tapi diabaikan. APBN kita mati suri karena tidak ada yang memimpin. Indonesia tumbuh ekonominya tapi infrastruktur kita kalah jauh dengan Malaysia yang luar biasa bagus. Tinggal dua kota di Asia yang macetnya tidak karuan yakni Jakarta dan Bombay," jelas Didik.
Seharusnya, kata dia, apabila perekonomian mampu bertumbuh baik, maka infrastruktur juga harus ikut bertumbuh.
Dia menyebutkan, realisasi pembangunan jalan, jembatan dan irigasi mencapai Rp32,7 triliun atau 50 persen dari total realisasi belanja modal.
Pencapaian itu, diharapkan dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Namun, lanjutnya, pengadaan tanah sangat rendah penyerapannya. Penyerapan untuk pengadaan tanah yang relatif kecil menyebabkan pembangunan infrastruktur baru kurang optimal.
"Dari APBN 2011, dana dibagi tiga untuk infrastruktur. Anggaran pajak rakyat dan swasta disalahgunakan oleh pemerintah. Uang rakyat disia-siakan tanpa ada yang mengontrol," tegasnya. (ank)
"Jadi kalau misalnya nilai investasi dia Rp1 triliun, maka akan semakin dimainkan. Maka dari itu, mereka (calon investor) lama-lama akhirnya banyak yang mundur. Mereka kan mau masukin uang tapi malah dipersulit," ucap Ekonom Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Ina Primiana di Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Menurutnya, semakin tinggi nilai investasi, maka akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh calon investor untuk mengurus perizinan serta administrasi.
"Itu kalau ditotal resminya sekira Rp5 juta. Sekarang biaya resminya sudah turun menjadi 17,9 persen dari sebelumnya 22,3 persen terhadap pendapatan per kapita. Berarti yang sebenarnya lebih besar dari angka tersebut," ucap Ina.
Dia juga menambahkan, jumlah itu merupakan biaya yang tidak resmi. Menurutnya, biaya tersebut mencakup semua urusan perizinan serta administrasi di semua kementerian serta lembaga terkait mulai dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Kepala LP3E Kadin Didik J Rachbini menuturkan, biaya transaksi perizinan memulai usaha tertinggi adalah di Filipina sebesar 19,2 persen. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-2.
Sementara, biaya yang melebihi Rp5 juta belum termasuk biaya untuk membangun infrastruktur. Didik menuturkan, peran swasta jauh lebih baik dibandingkan pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur di dalam negeri.
Padahal, kata dia, infrastruktur merupakan salah satu prasyarat penting dalam menggerakkan roda perekonomian, serta pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Infrastruktur ini penting tapi diabaikan. APBN kita mati suri karena tidak ada yang memimpin. Indonesia tumbuh ekonominya tapi infrastruktur kita kalah jauh dengan Malaysia yang luar biasa bagus. Tinggal dua kota di Asia yang macetnya tidak karuan yakni Jakarta dan Bombay," jelas Didik.
Seharusnya, kata dia, apabila perekonomian mampu bertumbuh baik, maka infrastruktur juga harus ikut bertumbuh.
Dia menyebutkan, realisasi pembangunan jalan, jembatan dan irigasi mencapai Rp32,7 triliun atau 50 persen dari total realisasi belanja modal.
Pencapaian itu, diharapkan dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Namun, lanjutnya, pengadaan tanah sangat rendah penyerapannya. Penyerapan untuk pengadaan tanah yang relatif kecil menyebabkan pembangunan infrastruktur baru kurang optimal.
"Dari APBN 2011, dana dibagi tiga untuk infrastruktur. Anggaran pajak rakyat dan swasta disalahgunakan oleh pemerintah. Uang rakyat disia-siakan tanpa ada yang mengontrol," tegasnya. (ank)
()
