Kompensasi kenaikan harga BBM harus oleh DPR

Sindonews.com - Rencana pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah di ujung tanduk, Sekretariat Gagungan (Setgab) koalisi partai politik pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah melakukan konsolidasi semalam di Puri Cikeas Bogor yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY selaku Ketua Setgab.

Rapat tersebut membicarakan mengenai, jika BBM naik belum bisa dipastikan konpensasi apa yang akan diberikan kepada masyarakat.

Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Pramono Anung Wibowo mengatakan, jika pemerintah menaikan harga BBM maka kompensasi yang diberikan kepada masyarakat harus dibahas di DPR. "PDIP sikapnya sudah jelas, maka kompensasasi harus disampaikan secara jelas kepada DPR," tutur Pramono di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Dia menjelaskan, jika kompensasi yang diberikan kepada rakyat sama seperti pada tahun 2008-2009 maka pembahasannya akan sangat alot, pasalnya akan ada partai tertentu yang akan diuntungkan. Kalau BBM naik, sebagian dana Rp25 triliun yang dihemat oleh pemerintah kalau diberikan sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka akan terjadi ketidakadilan karena partai penguasa yang paling diuntungkan.

"Konpensasi yang ditawarkan pemerintah mau dibungkus kayak apapun, tapi kalau instrumen ini (BLT atau BLSM) pasti ada yang diuntungkan. Menjadi tidak adil apabila diambil dari Rp25 triliun hasil penghematan tapi hanya menguntungkan partai tertentu," ucapnya.

Pembahasan kenaikan harga BBM terus bergulir, dan tidak dielakkan perdebatan akan menjadi alot karena tidak semua partai politik yang ada di DPR menyetujui kenaikan BBM, terutama PDIP dengan tegas melalui ketua umumnya, Megawati Soekarno Putri yang menolak rencana kenaikan harga BBM. "Kalau tidak ada titik temu pasti dilakukan voting," tutur politikus PDIP ini. (bro)