Pemkot Yogya berdayakan industri kecil menengah

Sindonews.com - Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, Kota Yogyakarta ternyata belum mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi daerahnya secara signifikan. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kota Gudeg ini menempati posisi ketiga terbawah di lingkup nasional.

Data yang dirilis Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2007–2010, angka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta selalu di bawah nasional yang rata-rata 6 persen setiap tahun. Pada 2007 ekonomi Kota Gudeg hanya tumbuh 4,46 persen, lalu 2008 5,13 persen, 2008 4,46 persen, dan 2010 4,98 persen.

“Akibatnya, rata-rata warga miskin Kota Yogyakarta di atas rata-rata nasional,” ujar Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Zuhrif Hudaya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Yogyakarta, Kamis 15 Maret 2012.

Rendahnya angka pertumbuhan ekonomi Yogyakarta karena maraknya pasar modern di Kota Pariwisata ini. Menurutnya, keberadaan toko waralaba tersebut membuat perputaran uang di daerah menjadi sangat kecil karena dananya lebih banyak ditarik pemodal ke pusat.

Menurut politikus PKS ini, Pemkot Yogyakarta harus mengevaluasi seluruh program kerjanya. Sehingga ke depan kebijakan yang diambil mampu menumbuhkan ekonomi daerah dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Melalui Musrenbang, Zuhrif berharap program pembangunan yang disepakati bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, Musrenbang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kegiatan pembangunan yang sudah dan belum terealisasi.

Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Yogyakarta Wasesa mengatakan, salah satu visi pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi yang dijabarkan dalam RPJMD adalah program ekonomi kerakyatan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong bergeraknya roda perekonomian masyarakat kecil.

Salah satu yang sudah diupayakan untuk segera terealisasi adalah pembenahan atau revitalisasi pasar tradisional. “Kegiatan revitalisasi pasar ini sudah kita mulai di 2012 ini,” ucapnya.

Kegiatan lain yang diagendakan adalah pemberdayaan industri kecil dan menengah secara tematik. Kebijakan tersebut melihat potensi ekonomi masyarakat yang banyak bergerak di bidang industri rumahan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koperasi dan UMKM.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menegaskan, salah satu visi pembangunan Kota Yogyakarta 2012–2016 adalah peningkatan pelayanan sarana publik. “Salah satu sasaran utama dalam hal ini adalah peningkatan pelayanan publik untuk kaum diffable,” ucapnya.

Ke depan, pembangunan harus diperuntukkan bagi semua warga, termasuk pada kaum diffable yang selama ini masih terpinggirkan. Kaum diffable harus bisa menjadi warga kota seutuhnya sehingga fasilitas publik untuk mereka harus ditambah lagi.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Otonomi daerah dinilai memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatif. (bro)