APBN jebol bukan alasan kenaikan BBM
Sabtu, 17 Maret 2012 - 10:04 WIB
APBN jebol bukan alasan kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Angggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menilai, alasan jebolnya APBN 2012 jika tidak dinaikkannya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sangatlah tidak tepat.
"Menurut saya tidak. Karena kita dapat tambahan penghasilan. Apa yang jebol?," ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini dalam acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/3/2012).
Lanjut Arif, penambahan pendapatan negara menurut RUU APBNP 2012 ada dari beberapa sumber yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah. Misalnya yang bersumber dari migas seperti PPH Migas, penerimaan SDA Minyak bumi lebih kurang Rp40 triliun.
"Apabila ada penambahan dari migas, kemudian ditambah dengan penerimaan pendapatan yang lain seperti pajak perdagangan internasional sejumlah Rp4 triliun. Dan kemudian hasil penghematan anggaran K/L sebesar Rp18 triliun. Dana itu saja sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi BBM dan LPG dari Rp123,6 triliun menjadi Rp137,4 triliun," jelasnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi UNPAD Bandung Kodrat Wibowo. Dia menyatakan, APBN yang tidak sehat, sebenarnya bukan merupakan alasan yang tepat untuk kenaikan harga. Karena hal tersebut merupakan urusan pemerintah.
"Kenapa APBN kita tidak sehat, itu urusan pemerintah, bukan rakyat yang harus menanggungnya. Apalagi kondisi BBM subsidi yang ditentukan oleh harga minyak dunia," ungkapnya.
Salah satu penyebab APBN tidak sehat, menurut Kodrat adalah kurangnya efisiensi yang dilakukan pemerintah. Belanja modal hanya mempergunakan anggaran 4-6 persen, kemudian anggaran lain habis untuk biaya rutin.
"Tolong di pahami. APBN sebagai alasan. Sebenarnya bisa kalau coba lakukan efektifitas pajak. Kemudian efisiensi belanja. Kalau di lingkungan akademis, arti efisiensi adalah dengan dana yang terbatas, APBN terbatas maka dimanfaatkan sebisa mungkin. Tapi kalau pemerintah, sebisa mungkin dana itu dikuras, ya dihabiskan," pungkas Kodrat.
"Menurut saya tidak. Karena kita dapat tambahan penghasilan. Apa yang jebol?," ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini dalam acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/3/2012).
Lanjut Arif, penambahan pendapatan negara menurut RUU APBNP 2012 ada dari beberapa sumber yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah. Misalnya yang bersumber dari migas seperti PPH Migas, penerimaan SDA Minyak bumi lebih kurang Rp40 triliun.
"Apabila ada penambahan dari migas, kemudian ditambah dengan penerimaan pendapatan yang lain seperti pajak perdagangan internasional sejumlah Rp4 triliun. Dan kemudian hasil penghematan anggaran K/L sebesar Rp18 triliun. Dana itu saja sudah lebih dari cukup untuk membiayai subsidi BBM dan LPG dari Rp123,6 triliun menjadi Rp137,4 triliun," jelasnya.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi UNPAD Bandung Kodrat Wibowo. Dia menyatakan, APBN yang tidak sehat, sebenarnya bukan merupakan alasan yang tepat untuk kenaikan harga. Karena hal tersebut merupakan urusan pemerintah.
"Kenapa APBN kita tidak sehat, itu urusan pemerintah, bukan rakyat yang harus menanggungnya. Apalagi kondisi BBM subsidi yang ditentukan oleh harga minyak dunia," ungkapnya.
Salah satu penyebab APBN tidak sehat, menurut Kodrat adalah kurangnya efisiensi yang dilakukan pemerintah. Belanja modal hanya mempergunakan anggaran 4-6 persen, kemudian anggaran lain habis untuk biaya rutin.
"Tolong di pahami. APBN sebagai alasan. Sebenarnya bisa kalau coba lakukan efektifitas pajak. Kemudian efisiensi belanja. Kalau di lingkungan akademis, arti efisiensi adalah dengan dana yang terbatas, APBN terbatas maka dimanfaatkan sebisa mungkin. Tapi kalau pemerintah, sebisa mungkin dana itu dikuras, ya dihabiskan," pungkas Kodrat.
()
