Disparitas harga BBM kesalahan pemerintah
Sabtu, 17 Maret 2012 - 16:50 WIB
Disparitas harga BBM kesalahan pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Ekonomi Universitas Padjadjaran (Unpad) Kodrat Wibowo menilai disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tinggi di daerah-daerah merupakan kesalahan pemerintah sendiri. Pasalnya, distribusi BBM di daerah yang dilakukan pemerinyah tidak dilakukan dengan baik, karena buruknya infrastruktur yang ada.
"Harga keekonomian itu bisa berbeda-beda, kita kan enggak tahu berapa alpanya. Disparitas harga karena memang itu salah pemerintah sendiri,"ujarnya saat ditemui pada acara Polemik Sindo Radio, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/3/2012)
Dia menambahkan mahalnya harga BBM bersubsidi di daerah karena mitra pemerintah dalam penyalurannya harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menyalurannya, karena buruknya infrastruktur pendukung. Sehingga harga yang dipatok menjadi lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah.
"Kenapa tidak bisa memperbaiki distribusi sehingga harga tersebut melonjak," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Politik Ikhsan Modjo mengungkapkan, minimnya infrastruktur tersebut karena ruang fiskal pemerintah untuk pengembangannya sangat kecil. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah tersedot oleh pemberian subsidi BBM kepada masyarakat.
"Pasokan energi itu bukan masalah pengolahan, tapi ada distribusi, peran insfrastruktur itu penting untuk pengembangan energi alternatif, tapi kita tidak mendapatkan return yang baik karena masih subsidi," tuturnya.
Maka dari itu, pemerintah harus dapat mengurangi subsidi BBM yang diberikan. Sehingga nantinya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dapat lebih besar
"Harga keekonomian itu bisa berbeda-beda, kita kan enggak tahu berapa alpanya. Disparitas harga karena memang itu salah pemerintah sendiri,"ujarnya saat ditemui pada acara Polemik Sindo Radio, Menteng, Jakarta, Sabtu (17/3/2012)
Dia menambahkan mahalnya harga BBM bersubsidi di daerah karena mitra pemerintah dalam penyalurannya harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menyalurannya, karena buruknya infrastruktur pendukung. Sehingga harga yang dipatok menjadi lebih mahal dari yang ditetapkan pemerintah.
"Kenapa tidak bisa memperbaiki distribusi sehingga harga tersebut melonjak," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Politik Ikhsan Modjo mengungkapkan, minimnya infrastruktur tersebut karena ruang fiskal pemerintah untuk pengembangannya sangat kecil. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah tersedot oleh pemberian subsidi BBM kepada masyarakat.
"Pasokan energi itu bukan masalah pengolahan, tapi ada distribusi, peran insfrastruktur itu penting untuk pengembangan energi alternatif, tapi kita tidak mendapatkan return yang baik karena masih subsidi," tuturnya.
Maka dari itu, pemerintah harus dapat mengurangi subsidi BBM yang diberikan. Sehingga nantinya alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dapat lebih besar
()
