Restrukturisasi TPPI bakal rugikan negara
Restrukturisasi TPPI bakal rugikan negara
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR Achmad Rilyadi meminta pemerintah menghentikan proses restrukturisasi utang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Alasannya, restrukturisasi itu justru bakal semakin merugikan negara.
Saat ini TPPI memiliki utang ke PT Pertamina (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas),dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mencapai Rp9,5 triliun. Sebelumnya rapat koordinasi bidang perekonomian pada 12 Maret 2012 memutuskan pelaksanaan restrukturisasi komprehensif (master restructuring agreement/ MRA) TPPI yang dijadwalkan berlaku efektif 12 Maret 2012 diundur 30 hari.
Berdasarkan risalah rapat, terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan terlebih dulu, antara lain terkait perizinan ekspor elpiji, serta pembelian mogas (premium RON 88) TPPI oleh pemerintah yang memakai harga MOPS ditambah Rp500 per liter sampai SPBU, termasuk penyimpanan, distribusi, dan margin SPBU. Dia mengatakan, jika izin ekspor diberikan ke TPPI, maka produsen elpiji domestik lainnya bakal meminta izin serupa sehingga impor elpiji makin bertambah.
Sedangkan, untuk klausul mogas, dia menilai tidak semestinya TPPI mendapat harga yang sama dengan Pertamina.“Kedua klausul itu kalau dilanjutkan akan merugikan negara,”ujarnya di Jakarta kemarin.
Saat ini TPPI memiliki utang ke PT Pertamina (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas),dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mencapai Rp9,5 triliun. Sebelumnya rapat koordinasi bidang perekonomian pada 12 Maret 2012 memutuskan pelaksanaan restrukturisasi komprehensif (master restructuring agreement/ MRA) TPPI yang dijadwalkan berlaku efektif 12 Maret 2012 diundur 30 hari.
Berdasarkan risalah rapat, terdapat sejumlah masalah yang perlu diselesaikan terlebih dulu, antara lain terkait perizinan ekspor elpiji, serta pembelian mogas (premium RON 88) TPPI oleh pemerintah yang memakai harga MOPS ditambah Rp500 per liter sampai SPBU, termasuk penyimpanan, distribusi, dan margin SPBU. Dia mengatakan, jika izin ekspor diberikan ke TPPI, maka produsen elpiji domestik lainnya bakal meminta izin serupa sehingga impor elpiji makin bertambah.
Sedangkan, untuk klausul mogas, dia menilai tidak semestinya TPPI mendapat harga yang sama dengan Pertamina.“Kedua klausul itu kalau dilanjutkan akan merugikan negara,”ujarnya di Jakarta kemarin.
()
Explore More