Menkeu klaim integritas DJP di atas rata-rata
Senin, 19 Maret 2012 - 11:05 WIB
Menkeu klaim integritas DJP di atas rata-rata
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah berbuah manis. Reformasi di Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berhasil memperoleh apresiasi positif dari masyarakat dan bahkan telah memberikan inspirasi bagi instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun internasional.
"Hasil survei integritas sektor publik tahun 2011 yang dilakukan oleh KPK, DJP memperoleh nilai 7,65 (dari skala 10), jauh di atas nilai standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0. Survei oleh IPB tahun yang sama mengenai Indeks Kepuasan Layanan Wajib Pajak, menunjukkan DJP memperoleh skor 3,79 (dari skala 4)," ujar Agus dalam sambutannya saat acara penyerahan SPT Tahunan Presiden dan para pimpinan tinggi negara, Senin (19/3/2012).
Selain itu tertera juga hasil yang baik dari survei terkait Penilaian Inisiatif Anti Korupsi KPK (tahun 2010) dengan hasil 9,73 (dari skala 10) untuk kode etik dan 9,82 (dari skala 10) untuk promosi anti korupsi.
Di tengah berbagai kasus yang melanda DJP, menurut Agus, komitmen yang tinggi dalam mengemban misi mengumpulkan penerimaan pajak masih tetap terjaga dengan baik. Meskipun di tengah berbagai kekhawatiran perekonomian negara sebagai akibat krisis dunia, tahun 2011 DJP dapat memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp872,6 triliun (99,3 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2011).
"Tahun 2012 ini, penerimaan perpajakan harus dikumpulkan oleh DJP ditingkatkan menjadi Rp1.032 triliun atau menyumbang sekitar 78 persen dari total penerimaan negara. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp159,4 triliun atau sekitar 18 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2011," jelasnya.
Untuk mengamankan penerimaan perpajakan tahun 2012, DJP telah dan sedang menjalankan beberapa progran strategis, di antaranya Sensus Pajak Nasional (SPN), penggalian potensi pajak sektor-sektor tertentu, pembenahan administrasi Pengusaha Kena Pajak dan Edukasi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Program ini bertujuan memperluas basis pemajakan sekaligus menggali potensi perpajakan," ungkap Agus.
Maka dari itu, peran semua elemen bangsa, Presiden, pejabat tinggi negara, aparat pemerintah, wajib dan Masyarakat mutlak diperlukan.
Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Pimpinan Lembaga Tinggi Negara rencananya akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 di Gedung Kementerian Keuangan pagi ini.,
Acara yang dihadiri Presiden dan para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara memanfaatkan fasilitas Drop Box sebagai sarana untuk menyampaikan SPT tahunannya.
"Hasil survei integritas sektor publik tahun 2011 yang dilakukan oleh KPK, DJP memperoleh nilai 7,65 (dari skala 10), jauh di atas nilai standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,0. Survei oleh IPB tahun yang sama mengenai Indeks Kepuasan Layanan Wajib Pajak, menunjukkan DJP memperoleh skor 3,79 (dari skala 4)," ujar Agus dalam sambutannya saat acara penyerahan SPT Tahunan Presiden dan para pimpinan tinggi negara, Senin (19/3/2012).
Selain itu tertera juga hasil yang baik dari survei terkait Penilaian Inisiatif Anti Korupsi KPK (tahun 2010) dengan hasil 9,73 (dari skala 10) untuk kode etik dan 9,82 (dari skala 10) untuk promosi anti korupsi.
Di tengah berbagai kasus yang melanda DJP, menurut Agus, komitmen yang tinggi dalam mengemban misi mengumpulkan penerimaan pajak masih tetap terjaga dengan baik. Meskipun di tengah berbagai kekhawatiran perekonomian negara sebagai akibat krisis dunia, tahun 2011 DJP dapat memenuhi target penerimaan pajak sebesar Rp872,6 triliun (99,3 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2011).
"Tahun 2012 ini, penerimaan perpajakan harus dikumpulkan oleh DJP ditingkatkan menjadi Rp1.032 triliun atau menyumbang sekitar 78 persen dari total penerimaan negara. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp159,4 triliun atau sekitar 18 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2011," jelasnya.
Untuk mengamankan penerimaan perpajakan tahun 2012, DJP telah dan sedang menjalankan beberapa progran strategis, di antaranya Sensus Pajak Nasional (SPN), penggalian potensi pajak sektor-sektor tertentu, pembenahan administrasi Pengusaha Kena Pajak dan Edukasi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
"Program ini bertujuan memperluas basis pemajakan sekaligus menggali potensi perpajakan," ungkap Agus.
Maka dari itu, peran semua elemen bangsa, Presiden, pejabat tinggi negara, aparat pemerintah, wajib dan Masyarakat mutlak diperlukan.
Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Pimpinan Lembaga Tinggi Negara rencananya akan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2011 di Gedung Kementerian Keuangan pagi ini.,
Acara yang dihadiri Presiden dan para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara memanfaatkan fasilitas Drop Box sebagai sarana untuk menyampaikan SPT tahunannya.
()
