Pedagang sembako Sibolga naikkan harga sepihak

Sindonews.com - Para ibu rumah tangga di kota Sibolga telah dibuat resah oleh para pedagang di daerah itu. Pasalnya, para pedagang telah bertindak sepihak dengan menaikkan harga bahan kebutuhan pokok sementara Bahan Bakar Minyak (BBM) belum mengalami kenaikan harga.

“Para pedagang seperti tidak punya hati saja. Belum apa–apa sudah menaikkan harga sembako terlebih dahulu,” ketus salah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) miskin, Emelia P. Simatupang, 37, warga jalan D.E. Sutan Bungaran Panggabean, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Selasa (20/3/2012).

Adapun beberapa kebutuhan pokok yang telah mengalami kenaikan di antaranya beras Permaisuri dari Rp12.000/2,5kg naik menjadi Rp13.000/2,5kg, beras merek BJ dari Rp13.000/2,5kg menjadi Rp15.000/2,5 kg, Kuku Balam dari Rp16.000 menjadi Rp17.000/per solup.

Begitu juga dengan harga minyak goreng merek Melinda dari Rp10.500 menjadi Rp11.000/kg, tomat dari Rp5.500/kg menjadi Rp6.000/kg, Cabai merah dari Rp17.000/kg menjadi Rp24.000/kg.

Meski demikian, Emelia yang didampingi sejumlah IRT lainnya tidak sepenuhnya menyalahkan para pedagang, karena pedagang pun tidak mau kehilangan atau kekurangan modal akibat kenaikan harga di tingkat distributor atau agen besar.

Namun dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah jauh hari sebelumnya sebenarnya sudah menyusun program untuk turun ke lapangan melakukan operasi pasar. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan kepada masyarakat. Khususnya masyarakat kurang mampu dari permainan pasar.“Jadi harga sudah merangkak naik, pemerintah di mana dalam hal ini,” ungkapnya.

Hotma Sinaga, 35, pedagang sembako di pasar tradisionil Sibolga Nauli mengakui kalau rencana kenaikan harga BBM telah memengaruhi harga–harga kebutuhan pokok di pasaran. Hal itu terjadi lantaran biaya operasional pedagang seperti ongkos angkut barang sekarang telah mengamalami kenaikan.

“Harga di pasaran pun nanti kemungkinan akan meningkat lagi soalnya biaya pupuk, bibit, dan racun hama serta lainnya akan turut membumbung,” sebutnya.

Kenaikan BBM benar–benar telah membuat kepanikan di tengah–tengah masyarakat dan kepanikan itu ternyata dialami juga oleh pemerintah terutama di tingkat pemerintahan di daerah-daerah.

Menurut pelaku hukum sekaligus pelaku politik di kota Sibolga dan Tapteng, Herbert Hutabarat, keadaan yang terjadi sekarang memperlihatkan atau membuktikan kelemahan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Kebijakan yang diterbitkan telah membuat kegonjangan di tengah–tengah masyarakat, terlebih di tengah–tengah pemerintah sendiri terutama pemerintahan di daerah–daerah. Pasalnya, kebijakan yang diterbitkan tersebut mendadak tanpa adanya pemberitahuan pasti terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.

Dikatakan Herbert, bila pemerintah pusat jauh sebelumnya telah memastikan kenaikan ini dan mengkoordinasikan ke pemerintahan di daerah-daerah, tentunya pemerintah di daerah–daerah tidak akan pusing tujuh keliling dengan apa yang terjadi seperti sekarang ini.

Para pemerintah di daerah tentu akan merespon rencana kenaikan BBM tersebut melalui penyusunan anggaran yang tentunya tidak akan menganggu program yang dituangkan. Tapi ini telah mengancam program daerah yang telah dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena kenaikan BBM yang timbul, otomatis akan menaikkan harga–harga barang di pasaran.

“Jadi, kalau kita lihat keadaan ini, rencana kenaikan BBM tersebut terkesan dipaksakan tanpa melalui sebuah proses perencanaan yang matang. Sebagai bukti tadi terlihat dari ketidaksiapan pemerintahan di daerah–daerah. Pemerintah di daerah sekarang sudah pasti menyusun revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan itu tentunya akan merubah program yang sudah dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembang),” tandas Herbert, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua bidang Hukum, Advokasi dan HAM di DPC PDI Perjuangan, Tapteng. (bro)