BI yakin ekonomi Solo stabil

Sindonews.com - Bank Indonesia (BI) Solo memperkirakan perekonomian di wilayah Solo Raya di semester I/2012 ini tetap stabil. Meski ada rencana kenaikan harga BBM, BI berpendapat hanya berdampak temporary atau sementara.

“Kami memperkirakan perekonomian Solo Raya tumbuh stabil di semester I/2012 dari proyeksi 2011 yang sebesar 4,8–5,3 persen,” kata Pemimpin BI Solo Doni P Joewono saat acara Diseminasi Kajian Ekonomi Regional Wilayah Eks Karesidenan Surakarta Semester II- 2011 dan Prospek Ekonomi Tahun 2012, baru-baru ini.

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan tarif tenaga listrik (TTL) memang tetap berpengaruh terhadap biaya produksi dan distribusi. Kondisi itu akan menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di 2012.

Khusus untuk inflasi, wilayah Solo Raya pada semester II/2012 menghadapi risiko meningkat. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok administered price terkait rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan TTL.

Kebijakan tersebut selain menimbulkan dampak langsung terhadap inflasi, juga mempunyai dampak tidak langsung melalui kenaikkan biaya produksi dan distribusi. Ini dikhawatirkan direspons produsen dan pedagang dengan menaikkan harga jual produk.

Doni menuturkan, dalam keadaan normal inflasi diperkirakan 4,72 persen. Jika BBM naik Rp1.500/liter menjadi Rp6.000 dan TTL naik 3 persen per triwulan hingga akhir tahun, diperkirakan menyumbang inflasi secara langsung sebesar 1,24–1,40 persen.

Karena itu, proyeksi inflasi menjadi 4,72–6,12 persen. Lalu, dampak dari BBM dan TTL yang naik terhadap barang lain memberikan sumbangan inflasi 1,46–1,54 persen. Artinya, proyeksi inflasi menjadi 6,12–7,66%.

“Kami memperkirakan dampak tersebut bersifat sementara. Setelah itu muncul keseimbangan harga baru,” papar Doni.

Deputi Pemimpin BI Solo Bidang Ekonomi Moneter Suryono menambahkan, di semester II/2012 perekonomian Solo Raya akan tumbuh melambat dibandingkan semester sebelumnya.

Hal tersebut karena laju investasi dan ekspor keluar negeri diperkirakan melambat. Adanya kenaikan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dan nilai jual objek pajak (NJOP) membuat investor menunda realisasi investasinya. Selain itu, terdapat kendala pelaksanaan investasi di daerah.

Seperti kurang harmonisnya regulasi antara pusat dan daerah sehingga kebijakan sulit dilaksanakan, terbatasnya lahan untuk kawasan industri, dan infrastruktur yang kurang mendukung seperti jalan rusak dan debit air kurang.

“Lambatnya ekspor disebabkan adanya tantangan perlambatan ekonomi negara maju serta berlarutnya penyelesaian krisis utang di Eropa,” ungkapnya. (bro)