Demokrat bantah rencanakan liberalisasi minyak
Minggu, 25 Maret 2012 - 19:00 WIB
Demokrat bantah rencanakan liberalisasi minyak
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Pusat Pengembangan Strategi & Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla membantah, jika dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada rencana untuk meliberalisasi minyak di Indonesia.
Dia mengungkapkan, harga yang akan dipatok untuk negara yang melakukan liberalisasi adalah sebesar Rp12.000 (seperti Filipina). "Sebetulnya kita tidak melepaskan harga minyak ke pasar, karena kalau kita lepaskan harga ke pasar, itu kita akan menaruh harga seperti Filipina, harga premium itu sekira Rp12.000," tegasnya dalam jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2012).
Menurutnya, saat ini pemerintah sudah tepat dalam mengambil jalan tengah. Dimana dengan kenaikan harga yang terjadi, subsidi masih diberikan kepada masyarakat. "Saya kira sampai jangka panjang pun pemerintah menempuh jalan tengah, kenaikan harga tapi masih memberikan subsidi," ujarnya.
"Jadi subsidi kita dua, subsidi terhadap BBM-nya sendiri, karena dengan harga Rp6.000 kita masih menyubsidi Rp2.000. Terus subsidi langsung terhadap masyarakat melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) jadi sebenarnya kita menempuh subsidi dua tingkat, subsidi harga melalui harga Bahan Bakar Minyak (BBM) plus subsidi bernama BLSM," lanjut Ulil.
Dia menambahkan, liberalisasi akan terjadi jika kondisi Indonesia ditinjau dari sisi perkapita jauh meningkat dari sekarang. "Saya tidak akan menganggap itu akan terjadi sekarang, mungkin 20-30 tahun kedepan. Kalau perkapita kita sudah Rp10.000 mungkin bisa, tapi kalau sekarang belum bisa seperti Filipina, Singapura atau Thailand," pungkas ulil. (bro)
()
