APBN makin tak pro rakyat
Rabu, 28 Maret 2012 - 11:13 WIB
APBN makin tak pro rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Alasan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada April mendatang, salah satunya adalah akibat dari membengkaknya subsidi BBM. Namun hal ini berbanding terbalik dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat semakin menurun.
Pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani menilai, pertumbuhan APBN setiap tahunnya semakin menjauh dari upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dilihat dari statistik, APBN periode 2004-2012 rata-rata tumbuh 19,05 persen dan belanja pemerintah pusat tumbuh 16,6 persen, tapi belanja pegawai tumbuh 19,6 persen dan belanja barang tumbuh 38 persen pada periode yang sama.
"Ini artinya ada politik fiskal yang selama ini hanya untuk menyantuni birokrasi, bukan kesejahteraan masyarakat," ungkap Ahmad dalam Konferensi Indef, di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Maka dari itu, Ahmad menambahkan, jika selama ini pemerintah mengungkapkan kepada publik bahwa subsidi sebagian besar dinikmati oleh kelompok kaya menjadi tidak bermakna.
"Argumen subsidi sebagian besar dinikmati oleh kelompok kaya menjadi tidak bermakna, karena struktur APBN sendiri justru menunjukkan alokasi yang sedemikian besar untuk birokrasi,"jelasnya.
Selain itu, kondisi anggaran tersebut akan memfasilitasi para koruptor yang selama masih hidup di dunia birokrasi. "Kalau begini kan sama saja dengan memfasilitasi korupsi di birokrasi. Apalagi dengan anggaran yang sedemikian banyak," pungkasnya. (ank)
Pengamat ekonomi Indef Ahmad Erani menilai, pertumbuhan APBN setiap tahunnya semakin menjauh dari upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dilihat dari statistik, APBN periode 2004-2012 rata-rata tumbuh 19,05 persen dan belanja pemerintah pusat tumbuh 16,6 persen, tapi belanja pegawai tumbuh 19,6 persen dan belanja barang tumbuh 38 persen pada periode yang sama.
"Ini artinya ada politik fiskal yang selama ini hanya untuk menyantuni birokrasi, bukan kesejahteraan masyarakat," ungkap Ahmad dalam Konferensi Indef, di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Maka dari itu, Ahmad menambahkan, jika selama ini pemerintah mengungkapkan kepada publik bahwa subsidi sebagian besar dinikmati oleh kelompok kaya menjadi tidak bermakna.
"Argumen subsidi sebagian besar dinikmati oleh kelompok kaya menjadi tidak bermakna, karena struktur APBN sendiri justru menunjukkan alokasi yang sedemikian besar untuk birokrasi,"jelasnya.
Selain itu, kondisi anggaran tersebut akan memfasilitasi para koruptor yang selama masih hidup di dunia birokrasi. "Kalau begini kan sama saja dengan memfasilitasi korupsi di birokrasi. Apalagi dengan anggaran yang sedemikian banyak," pungkasnya. (ank)
()
