5 agenda strategis saran Indef
Rabu, 28 Maret 2012 - 12:47 WIB
5 agenda strategis saran Indef
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang masih belum dapat dipastikan, namun Indef menyatakan bahwa keputusan kenaikan BBM sudah pasti akan dilakukan pemerintah. Maka dari itu Indef menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan 5 agenda strategis sebelum kenaikan harga BBM terjadi.
"Pertama, politik fiskal harus menunjukkan pemihakan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi, pembayaran utang dan fasilitasi korupsi," ucap Pengamat Ekonomi Indef, Ahmad Erani Yustika dalam konferensi pers, di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Sealanjutnya ia menambahkan yang mesti dilakukan adalah, reformasi agraria yang sudah dicanangkan sejak 4 tahun lalu. "Ini harus dilaksanakan dan dituntaskan sehingga rata-rata luas lahan rumah tangga petani menjadi 2 hektar," tuturnya.
Selanjutnya struktur tenaga kerja harus diupayakan menjadi pekerja formal sekitar 75 persen dan sisanya pekerja informal dengan jalan menumbuhkan sektor pertanian dan industri dan pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).
"Terus ada moratorium pembangunan pasar modern dan mendongkrak atau memperkuat pelaku pasar tradisional," tambahnya.
Kelima adalah mengembalikan penguasaan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada negara dari swasta asing. Serta domestik diberikan peran maksimal 20 persen. Pengembangan energi alternatif telah dijalankan dan infrastruktur BBG sudah memadai.
Dia juga menjelaskan kenaikan harga BBM memang belum dipastikan, karena masih menunggu ketukan palu dari sidang paripurna DPR RI pada Kamis 29 maret depan.
Akan tetapi dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI terkait dengan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012, maka kecil kemungkinan kebijakan tersebut tidak terealisasi. "Dengan kesepakatan tersebut berarti pemerintah memiliki ruang untuk menaikkan harga BBM," ungkapnya.
Secara tegas, Ahmad menyatakan bahwa Indef menolak kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini. Penolakan tersebut dikarenakan, secara umum APBN masih tidak dalam kondisi stabil dan ada beberapa hal yang mesti diselesaikan. (ank)
"Pertama, politik fiskal harus menunjukkan pemihakan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan birokrasi, pembayaran utang dan fasilitasi korupsi," ucap Pengamat Ekonomi Indef, Ahmad Erani Yustika dalam konferensi pers, di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Sealanjutnya ia menambahkan yang mesti dilakukan adalah, reformasi agraria yang sudah dicanangkan sejak 4 tahun lalu. "Ini harus dilaksanakan dan dituntaskan sehingga rata-rata luas lahan rumah tangga petani menjadi 2 hektar," tuturnya.
Selanjutnya struktur tenaga kerja harus diupayakan menjadi pekerja formal sekitar 75 persen dan sisanya pekerja informal dengan jalan menumbuhkan sektor pertanian dan industri dan pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).
"Terus ada moratorium pembangunan pasar modern dan mendongkrak atau memperkuat pelaku pasar tradisional," tambahnya.
Kelima adalah mengembalikan penguasaan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) kepada negara dari swasta asing. Serta domestik diberikan peran maksimal 20 persen. Pengembangan energi alternatif telah dijalankan dan infrastruktur BBG sudah memadai.
Dia juga menjelaskan kenaikan harga BBM memang belum dipastikan, karena masih menunggu ketukan palu dari sidang paripurna DPR RI pada Kamis 29 maret depan.
Akan tetapi dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI terkait dengan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012, maka kecil kemungkinan kebijakan tersebut tidak terealisasi. "Dengan kesepakatan tersebut berarti pemerintah memiliki ruang untuk menaikkan harga BBM," ungkapnya.
Secara tegas, Ahmad menyatakan bahwa Indef menolak kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini. Penolakan tersebut dikarenakan, secara umum APBN masih tidak dalam kondisi stabil dan ada beberapa hal yang mesti diselesaikan. (ank)
()
