Dituding manipulasi, pemerintah ungkap perhitungan BBM

Rabu, 28 Maret 2012 - 16:13 WIB
Dituding manipulasi, pemerintah ungkap perhitungan BBM
Dituding manipulasi, pemerintah ungkap perhitungan BBM
A A A


Sindonews.com - Akhirnya pemerintah menanggapi tudingan adanya hasil perhitungan dan analisis yang menyatakan pemerintah telah melakukan manipulasi dalam konsep perhitungan surplus migas.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) lewat situs resminya, Rabu (28/3/2012), menanggapi hal tersebut. Menurut mereka, dalam konsep surplus tersebut terdapat empat poin yang harus diperhatikan.

Konsep surplus migas jika tidak memperhitungkan Domestic Market Obligation (DMO) dalam rancangan APBNP 2012 adalah sebesar Rp116,8 triliun. "Di mana jika dikurangi dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, maka konsep surplus berkurang menjadi Rp66,4 triliun," ungkap keterangan tersebut.

Sementara, konsep surplus migas akan menjadi negatif (defisit), jika perhitungan memasukkan subsidi listrik Rp93,1 triliun, sehingga konsep surplus migas menjadi defisit Rp26,7 triliun.

Lebih jauh, dalam konsep perhitungan surplus migas di APBN semua penerimaan (PPh, PNBP, DMO) tercatat dan dibahas bersama dengan DPR serta diaudit oleh BPK, sehingga semua penerimaan maupun belanja migas tercatat di kas negara.

"Pemanfaatan surplus migas sesuai dengan mekanisme APBN, sehingga tidak ada sedikit pun surplus yang tidak terpakai," tegas keterangan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, para pengamat mengungkapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dianggap salah perhitungan. Pasalnya, melihat realisasi subsidi BBM 2011 lalu, pemerintah sebenarnya hanya memerlukan subsidi BBM sebesar Rp148 triliun per tahun.

Pemerintah, mengajukan kenaikan harga BBM menjadi Rp6.000 per liter sehingga besaran subsidi BBM dan LPG yang ditanggung pemerintah sebesar Rp137,4 triliun. Sementara jika harga BBM subsidi tetap di Rp4.500 per liter, pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp178,6 triliun.

Pengamat Ekonomi dari EC-Think Iman Sugema menjelaskan, tahun ini, pemerintah beranggapan kenaikan harga minyak mentah (ICP) dari perkiraan sekira USD90 per barel menjadi USD105 per barel menjadi alasan kenaikan harga BBM subsidi tak terelakkan lagi, sehingga untuk menambal APBN, pemerintah kekurangan dana Rp41,2 triliun.

Padahal, dalam paparan Iman, jika dibandingkan dengan realisasi subsidi BBM tahun lalu hanya sekira Rp164,7 triliun. "Tahun lalu, realisasi 2011, subsidi BBM sebesar Rp164,7 triliun dengan kuota BBM subsidi sebesar 41,7 juta kiloliter (kl), dan realisasi ICP USD111 per barel. Padahal di APBN-P 2011 lalu, asumsi ICP hanya USD95 per barel," lanjut dia.

Dengan perhitungan ini, Iman menjelaskan bahwa dengan harga ICP yang di atas asumsi tahun lalu (USD111 dari asumsi USD95 per barel), pemerintah masih bisa menanggung subsidi BBM tanpa menaikkan harga. (bro)
()
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3369 seconds (0.1#10.140)