Ekonomi Indonesia tertekan

Sindonews.com - Pemerintah secara resmi membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 April atau hari ini. Pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi atas dampak pembatalan ini.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya merespons putusan DPR yang meminta pemerintah menunda kenaikan harga BBM hingga harga minyak dunia naik 15 persen di atas harga Indonesia Crude Price(ICP) sebesar USD105 per barel.

Dalam keterangannya di Istana Negara tadi malam, Presiden SBY menjelaskan batalnya kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan memunculkan sejumlah masalah baru. Salah satu dampak dari pembatalan ini adalah tekanan pada perekonomian Tanah Air.

”Tentu ekonomi kita akan lebih berat dalam menghadapi meroketnya harga minyak dan tidak ada penyesuaian mengingat (kenaikan) harga BBM adalah opsi terakhir atau cara yang kita tempuh jika tidak ada opsi lain. Maka dalam menghadapi tekanan yang dihadapi, kita akan dengan gigih menjaga perekonomian,” ungkap SBY dalam keterangan persnya seusai rapat kabinet di Istana Negara,Jakarta, tadi malam.

SBY menjelaskan, guna mengantisipasi tekanan ekonomi yang semakin berat ini, dia menginstruksikan dilakukan penghematan dan percepatan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). ”Dengan demikian, defisit masih pada angka yang diamanatkan dalam undangundang,” pungkasnya.

SBYjuga meminta semua kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menghemat anggaran. Pemerintah akan berusaha pula menaikkan penerimaan negara yang masih bisa dinaikkan, khususnya dari pertambangan dan pajak.

Menurut SBY, pemerintah tidak bisa mengelak dari kondisi global yang terjadi sehingga hal ini berdampak ke perekonomian nasional. Pemerintah juga harus menyesuaikan diri agar defisit fiskal dalam APBN 2012 tidak lebih dari 3 persen seperti dalam undang-undang.

”Kita terus jaga pertumbuhan nasional kita. Kita terus lakukan koreksi, semula 6,7 persen dan kita koreksi 6,5 perse. Ini dilakukan banyak negara di dunia (yang) juga tertekan. Pertumbuhan ekonomi akan kita jaga dengan ekspor, meningkatkan investasi dinegeri kita, menjaga daya beli masyarakat,” lanjut dia.

Pemerintah, menurut SBY, juga akan terus menjaga sektor ekonomi makro dan riil, salah satunya dengan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan langkah ini, pemerintah yakin akan terus dapat menjaga postur APBNP 2012 sebaik mungkin sehingga defisit fiskal akan terjaga tahun ini dan ekonomi nasional tidak goyah.

Pada pidato semalam, SBY sempat dibingungkan dengan lembaran ke-14 yang sempat hilang. Pidato sempat terhenti karena SBY harus mencari lembar ke-14. “Tidak ada halaman 14 ya,?” tanyanya sambil terus mencari.

Namun setelah menemukan lembar yang dimaksud, SBY dengan lancar meneruskan pidatonya. Sebelum melakukan pidatonya, SBY sempat menggelar rapat bersama seluruh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Pada kesempatan tersebut SBY juga berterima kasih kepada seluruh anggota DPR yang telah bekerja keras siang dan malam untuk menyusun APBNP 2012.

Menurut Kepala Negara, pemerintah akan terus mencermati harga minyak dunia bulan-bulan mendatang sebelum mengambil sikap untuk menaikkan harga BBM. “Jadi saat ini tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April sebagaimana yang sekarang ini dispekulasikan masyarakat,” ujar SBY.

Dia menjelaskan, sebagai presiden yang pernah menaikkan harga BBM dan menurunkannya, dirinya sangat mengetahui dampak atau implikasi akibat kenaikan tersebut. “Pemerintahan yang saya pimpin akan tetap taat asas terkait APBN yang berlaku, termasuk APBNP 2012 ini," tandasnya.

Mantan Menteri Pertambangan itu menambahkan, sejak Indonesia merdeka, sudah terjadi 38 kali kenaikan harga BBM, sedangkan di masa Reformasi sudah 7 kali terjadi kenaikan harga BBM. Menurutnya, pandangan dan pembahasan tentang kenaikan harga BBM ini sangat politis.

“Bahkan saya merasakan segala sesuatunya dikaitkan dengan politik, terkait politik menjelang tahun 2014. Hal begini sebenarnya tidak salah, tetapi kalau sangat politis dan terlalu politis, maka pembahasan dan pemikiran bisa kurang objektif dan kurang rasional,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Presiden, dirinya siap berada pada posisi yang sulit dan tidak mudah serta tidak populis saat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. “Saya harus mengabaikan untuk rugi dalam politik karena keputusan yang pahit, yang tidak populer (populis) itu semata-mata untuk kepentingan yang besar,kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” katanya. (ank)