BBM batal naik, BSM tetap cair
Senin, 02 April 2012 - 08:46 WIB
BBM batal naik, BSM tetap cair
A
A
A
Sindonews.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap akan memberikan bantuan siswa miskin (BSM), meskipun kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ditunda.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, BSM tetap diberikan karena sudah tercantum dalam komponen pembiayaan di APBN Perubahan 2012. Besarannya juga tetap yakni unit cost pada satuan pendidikan SD, naik dari yang semula Rp360 ribu menjadi Rp460 ribu. Kemudian satuan pendidikan SMP naik dari Rp580 ribu menjadi Rp700 ribu, sedangkan kenaikan terbesar terdapat pada satuan pendidikan SMA dan sederajat, yakni dari Rp700 ribu menjadi Rp1 juta per orang per tahun.
Menurut M Nuh, BSM ini memang tidak dapat disamakan dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang hanya bertahan enam bulan. BSM merupakan beasiswa yang akan melekat hingga siswa itu lulus sekolah. Dia menjelaskan, BSM ini pun dapat diberikan berjenjang kepada siswa mulai dari SD hingga SMA. ”Ada tidak ada kenaikan BBM,BSM ini tetap ada di APBNP dan akan tetap diberikan ke siswa yang membutuhkan,” katanya usai meresmikan renovasi SDN Babakan Madang 01, Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Meski demikian, ujar Nuh, penundaan kenaikan BBM ini memang berdampak pada perluasan cakupan siswa yang menerima BSM. Saat ini Kemendikbud telah menetapkan tiga juta siswa menerima BSM,sementara cakupan yang baru masih menunggu proses selanjutnya. ”Cakupan baru masih wait and see. Kita lihat lagi pada tahun ajaran baru di Juni-Juli nanti,” ungkap mantan menkominfo ini.
Mendikbud menambahkan, untuk meningkatkan angka partisipasikasar( APK) ditingkat sekolah menengah dan dasar, Kemendikbud juga mencanangkan program pendidikan universal atau pendidikan gratis hingga SMA. Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp20–25 triliun, dimana Rp15 triliun diantaranya digunakan untuk bantuan operasional. Anggaran terbesar dipakai untuk membangun kelas dan guru.
”Pemerintah sadar bahwa program wajib belajar merupakan investasi manusia untuk jangka panjang,”tandas mantan rektor ITS ini. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo saat dihubungi menyatakan kenaikan unit cost BSM merupakan keharusan, seiring dengan naiknya anggaran untuk pendidikan setiap tahun. Bahkan seharusnya tidak hanya sebagian, namun seluruh siswa semestinya dibiayai negara.
Terlepas dari rencana kenaikan BSM,Sulistiyo meminta pemerintah segera membenahi sistem penyaluran dana ke daerah. Selain diduga banyak yang diselewengkan, juga mengalami keterlambatan. ”Dari penyaluran dana BOS, DAK, tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional bagi guru PNS dan non-PNS sering mengalami keterlambatan sehingga mengganggu pelaksanaan pendidikan di sekolah,”tandas anggota Komite III DPD ini.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, BSM tetap diberikan karena sudah tercantum dalam komponen pembiayaan di APBN Perubahan 2012. Besarannya juga tetap yakni unit cost pada satuan pendidikan SD, naik dari yang semula Rp360 ribu menjadi Rp460 ribu. Kemudian satuan pendidikan SMP naik dari Rp580 ribu menjadi Rp700 ribu, sedangkan kenaikan terbesar terdapat pada satuan pendidikan SMA dan sederajat, yakni dari Rp700 ribu menjadi Rp1 juta per orang per tahun.
Menurut M Nuh, BSM ini memang tidak dapat disamakan dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang hanya bertahan enam bulan. BSM merupakan beasiswa yang akan melekat hingga siswa itu lulus sekolah. Dia menjelaskan, BSM ini pun dapat diberikan berjenjang kepada siswa mulai dari SD hingga SMA. ”Ada tidak ada kenaikan BBM,BSM ini tetap ada di APBNP dan akan tetap diberikan ke siswa yang membutuhkan,” katanya usai meresmikan renovasi SDN Babakan Madang 01, Bogor, Jawa Barat, kemarin.
Meski demikian, ujar Nuh, penundaan kenaikan BBM ini memang berdampak pada perluasan cakupan siswa yang menerima BSM. Saat ini Kemendikbud telah menetapkan tiga juta siswa menerima BSM,sementara cakupan yang baru masih menunggu proses selanjutnya. ”Cakupan baru masih wait and see. Kita lihat lagi pada tahun ajaran baru di Juni-Juli nanti,” ungkap mantan menkominfo ini.
Mendikbud menambahkan, untuk meningkatkan angka partisipasikasar( APK) ditingkat sekolah menengah dan dasar, Kemendikbud juga mencanangkan program pendidikan universal atau pendidikan gratis hingga SMA. Pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp20–25 triliun, dimana Rp15 triliun diantaranya digunakan untuk bantuan operasional. Anggaran terbesar dipakai untuk membangun kelas dan guru.
”Pemerintah sadar bahwa program wajib belajar merupakan investasi manusia untuk jangka panjang,”tandas mantan rektor ITS ini. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo saat dihubungi menyatakan kenaikan unit cost BSM merupakan keharusan, seiring dengan naiknya anggaran untuk pendidikan setiap tahun. Bahkan seharusnya tidak hanya sebagian, namun seluruh siswa semestinya dibiayai negara.
Terlepas dari rencana kenaikan BSM,Sulistiyo meminta pemerintah segera membenahi sistem penyaluran dana ke daerah. Selain diduga banyak yang diselewengkan, juga mengalami keterlambatan. ”Dari penyaluran dana BOS, DAK, tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional bagi guru PNS dan non-PNS sering mengalami keterlambatan sehingga mengganggu pelaksanaan pendidikan di sekolah,”tandas anggota Komite III DPD ini.
()
