Tak jadi naik, subsidi BBM nambah Rp5 T/bulan

Senin, 02 April 2012 - 17:59 WIB
Tak jadi naik, subsidi...
Tak jadi naik, subsidi BBM nambah Rp5 T/bulan
A A A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, tidak jadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menyebabkan tambahan biaya subsidi energi di setiap bulannya. Menurut hitungannya, setiap bulan subsidi akan bertambah sekitar Rp4 triliun sampai dengan Rp5 triliun.

"Kalau seandainya tertunda (kenaikan harga BBM) akan ada tambahan kira-kira Rp4-5 triliun," ungkap Agus saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Sebagai risiko tertingginya, menurut Agus, akan terjadi pelebaran defisit. Alasannya yaitu dibutuhkannya anggaran dana untuk menutupi nilai tersebut.

"Oh risiko tertinggi kalau seandainya defisit melebar otomatis defisit harus dibiayai dengan pinjaman lagi, tapi yang saya bicarakan tadi bukan termasuk pinjaman baru. Itu baru realokasi anggaran lain ke subsidi energi," jelasnya.

Maka dari itu, kedepannya disampaikan Agus, pemerintah akan melakukan efisiensi pengeluaran. Program-program yang sudah disusun pemerintah sebelumnya, akan dievaluasi dan dipilih sesuai dengan prioritas, agar pengeluaran anggaran yang dilakukan tepat.

"Kita bisa menunda pengeluaran yang tidak prioritas, kita juga bisa menutup dari belanja tidak prioritas yang ada di K/L dan andalan kompensasi, setelah itu kita punya ruang untuk melakukan APBNP," tuntasnya.
Tak jadi naik, subsidi BBM {nambah} Rp5 T/bulan

Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan, tidak jadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menyebabkan tambahan biaya subsidi energi di setiap bulannya. Menurut hitungannya, setiap bulan subsidi akan bertambah sekitar Rp4 triliun sampai dengan Rp5 triliun.

"Kalau seandainya tertunda (kenaikan harga BBM) akan ada tambahan kira-kira Rp4-5 triliun," ungkap Agus saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Sebagai risiko tertingginya, menurut Agus, akan terjadi pelebaran defisit. Alasannya yaitu dibutuhkannya anggaran dana untuk menutupi nilai tersebut.

"Oh risiko tertinggi kalau seandainya defisit melebar otomatis defisit harus dibiayai dengan pinjaman lagi, tapi yang saya bicarakan tadi bukan termasuk pinjaman baru. Itu baru realokasi anggaran lain ke subsidi energi," jelasnya.

Maka dari itu, kedepannya disampaikan Agus, pemerintah akan melakukan efisiensi pengeluaran. Program-program yang sudah disusun pemerintah sebelumnya, akan dievaluasi dan dipilih sesuai dengan prioritas, agar pengeluaran anggaran yang dilakukan tepat.

"Kita bisa menunda pengeluaran yang tidak prioritas, kita juga bisa menutup dari belanja tidak prioritas yang ada di K/L dan andalan kompensasi, setelah itu kita punya ruang untuk melakukan APBNP," tuntasnya.
()
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkini
Utang Pemerintah Bengkak...
Utang Pemerintah Bengkak saat Swasta Lesu, Alarm bagi Fiskal Negara
3 jam yang lalu
PLN EPI Dorong UMKM...
PLN EPI Dorong UMKM Naik Kelas lewat Budidaya Madu Kelulut
4 jam yang lalu
Menteri PU Tinjau IPTC,...
Menteri PU Tinjau IPTC, Nindya Karya Dukung Penambahan Fasilitas Atlet Difabel
4 jam yang lalu
Indonesia Tak Lagi Bergantung...
Indonesia Tak Lagi Bergantung Impor Minyak Timur Tengah
5 jam yang lalu
MANU dan Universitas...
MANU dan Universitas Jember Kolaborasi Perkuat Pengembangan SDM Pertanian
5 jam yang lalu
Ini Jenis Produk Sawit...
Ini Jenis Produk Sawit dan Batu Bara yang Ekspornya Diatur Lewat PT DSI
6 jam yang lalu
Infografis
Bahlil Beri Sinyal Ojek...
Bahlil Beri Sinyal Ojek Online Tak Dapat BBM Subsidi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved