SPBG pertama Sulawesi akan dibangun di Wajo

Sindonews.com - Stasiun Pengisian bahan bakar gas (SPBG) akan di bangun di Wajo pada tahun 2013 mendatang. SPBG ini merupakan yang pertama di Sulawesi. Nantinya pembangunan ini juga di harapkan mengantar Wajo menuju kota gas.

"Setelah city gas, rencananya tahun 2013 akan di bangun SPBG," kata kadis Pengelolan Sumber daya Air, Energy dan Mineral Kabupaten Wajo Firmansyah Perkesi kepada SINDO, Rabu (11/4/2012).

Dia mengatakan, khusus daerah Sulawesi, Wajo merupakan daerah yang paling memenuhi persyaratan untuk pembanguanan SPBG, alasannya selain Wajo mempunyai sumber daya gas yang cukup. Juga adanya jaringan city gas yang rencananya akan difungsikan tahun ini.

"Wajo sangat berpeluang untuk mendapatkan, pembangunan SPBG dengan catatan pembangunan gas rumah tangga bisa selesai tahun ini. Untuk itu pemerintah pusat di harapkan membuat project, karena Sengkang satu satunya kota yang telah dibangun jaringan gas," katanya.

Firmansyah, mengungkapkan, kota Sengkang juga sudah masuk dalam road map pembangunan SPBG Ditjen Migas, kementerian ESDM tahun anggaran 2013. Rencananya gas untuk konversi ini satu paket, dengan alokasi gas 1 mmscdf yang dialokasikan untuk gas rumah tangga.

"Jadi gas itu nantinya di ambil dari alokasi gas rumah tangga 1 mmscfd yang juga nantinya akan dikelola melalui BUMD Wajo Energy Jaya," kata Firman.

SPBG Ini nantinya akan di peruntukkan untuk angkutan jarak pendek dalam kota Sengkang, seperti Becak Motor (Bemor) dan Pete-pete. " Jadi nantinya ada semacam alat pada kendaraan tersebut yang di ganti sehingga bisa beroperasi dengan menggunakan gas," ujarnya.

Menurutnya, kelebihan dari BBG (bahan Bakar Gas) ini, selain pasokan gas cukup tersedia, harga juga dipastikan akan jauh lebih murah dari pada bahan bakar minyak. "Jadi kita tidak akan pernah kekurangan pasokan, karena gasnya tidak melalui depot tertentu seperti BBM yang harus melalui depot Palopo atau depot Pare-Pare baru ke Sengkang," katanya.

Anggota Komisi I DPRD Wajo, bidang Ekonomi Pembangunan, A. Herman mengatakan, kalau pemerintah serius akan menerapkan Bahan bakar gas langkah pertama yang harus dilakukan adalah mensikronkan kesiapan bahan bakar gas dengan pemakai (kendaraan). "Itu harus di sinkronkan, dan harus diperbanyak sosialisasi," ujarnya.

Kendati demikian, Legislator dari Partai PKNU ini mengakui, rencana pemerintah tersebut patut didukung, dengan alasan bahan bakar gas lebih hemat pemakaiannya dari pada bahan bakar minyak. "Selain hemat tentu juga lebih murah," katanya. Praktisi Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) lamaddukkelleng Sengkang A. Bau Salman mengatakan rencana pemerintah tersebut sangat baik, namun, Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti asas prioritas (real kost) infrastruktrur, jangkauan dan biaya komponen yang harus dirombak pada kendaraan bermotor.

"Kalau empat ini tidak dimatangkan saya pastikan ini akan membuat masyarakat lebih tidak nyaman," katanya. Dia mengatakan dalam konversi berarti ada komponen baik motor maupun mobil yang harus di rubah yang menjadi pertanyaan biaya kendaraan ketika akan diubah akan dibebankan ke pemerintah atau konsumen.

"Hitung-hitungan saya untuk mengubah komponen ini di butuhkan biaya sampai Rp7 juta, kalau ini di bebankan ke konsumen maka konsumen akan menambah biaya untuk konversi, tapi ketika konversi akan di keluarkan maka biasanya biaya komponen akan di tanggung pemerintah," katanya.

Dan yang lebih penting, menurut Salman, yang harus diperhatikan adalah SDM dan kesiapan masyarakat, apakah masyarakat sudah siap atau tidak, karena ada kekhawatiran bila hal tersebut tidak terencana dengan baik maka akan berisiko pada pemakainya.

"SDM dan kesipan masyarakat kita apakah sudah memenuhi, kalau tidak maka ini harus ada perencanaan harus ada pendidikan khusus kalau tidak kekhawatiran konversi ini sementara jalan mungkin karena salah penggunaan bisa meledak," tandasnya.