Hatta bantah CPO RI tidak ramah lingkungan
Kamis, 12 April 2012 - 15:59 WIB
Hatta bantah CPO RI tidak ramah lingkungan
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa membantah jika Crude Palm Oil (CPO) Indonesia tidak ramah lingkungan sehingga muncul larangan ekspor dari Amerika Serikat (AS).
Dia juga mengakui, jika saat ini isu negatif di dunia internasional menghantam nama baik Indonesia, khususnya terkait CPO akibat tudingan dari AS yang menyatakan bahwa CPO Indonesia melampaui batas yang ditentukan.
"Padahal penelitian menunjukkan tudingan tersebut tidak betul," tegas Hatta usai Musyawarah Nasisonal VIII Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Bandung, Kamis (12/4/2012).
Lanjut dia, Indonesia harus memiliki data akurat bahwa tudingan tersebut tidak benar. Setelah itu, harus dibawa ke pertemuan bilateral untuk disampaikan.
Hatta menegaskan, pihaknya sudah melakukan bantahan tersebut di forum internasional. Pihaknya juga akan melakukan bantahan serupa pada setiap kesempatan. "Kita menunggu pertemuan lagi tanggal 21 bulan ini," ujarnya.
Dalam pertemuan nanti, Indonesia juga akan membantah sebagai negara yang memiliki kerusakan lingkungan. Kata dia, Indonesia memiliki Indonesian Suistainable Palm Oil (ISPO), di mana semua anggotanya harus masuk kategori yang ada di ISPO. "Kita ingin ada suatu keadilan dalam perdagangan ini, jangan diskriminasi," ungkapnya.
Dia bertekat akan melawan setiap diskriminasi terhadap Indonesia di pentas perdagangan internasional. "Kalau ada unfair di perdagangan kita harus lawan," tambahnya.
Cara melawan perlakuan negatif dan diskriminatif tersebut, kata Hatta, misalnya dengan cara membahasnya di dobel IPO untuk menjelaskan dan membantah secara bilateral.
Dalam kesempatan itu, sawit ekspor Indonesia yang diekspor mencapai 60 sampai 65 persen dalam bentuk CPO. Menurutnya, tantangan 20 tahun ke depan harus lebih dari 70 persen dan harus sudah diolah. (ank)
Dia juga mengakui, jika saat ini isu negatif di dunia internasional menghantam nama baik Indonesia, khususnya terkait CPO akibat tudingan dari AS yang menyatakan bahwa CPO Indonesia melampaui batas yang ditentukan.
"Padahal penelitian menunjukkan tudingan tersebut tidak betul," tegas Hatta usai Musyawarah Nasisonal VIII Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Bandung, Kamis (12/4/2012).
Lanjut dia, Indonesia harus memiliki data akurat bahwa tudingan tersebut tidak benar. Setelah itu, harus dibawa ke pertemuan bilateral untuk disampaikan.
Hatta menegaskan, pihaknya sudah melakukan bantahan tersebut di forum internasional. Pihaknya juga akan melakukan bantahan serupa pada setiap kesempatan. "Kita menunggu pertemuan lagi tanggal 21 bulan ini," ujarnya.
Dalam pertemuan nanti, Indonesia juga akan membantah sebagai negara yang memiliki kerusakan lingkungan. Kata dia, Indonesia memiliki Indonesian Suistainable Palm Oil (ISPO), di mana semua anggotanya harus masuk kategori yang ada di ISPO. "Kita ingin ada suatu keadilan dalam perdagangan ini, jangan diskriminasi," ungkapnya.
Dia bertekat akan melawan setiap diskriminasi terhadap Indonesia di pentas perdagangan internasional. "Kalau ada unfair di perdagangan kita harus lawan," tambahnya.
Cara melawan perlakuan negatif dan diskriminatif tersebut, kata Hatta, misalnya dengan cara membahasnya di dobel IPO untuk menjelaskan dan membantah secara bilateral.
Dalam kesempatan itu, sawit ekspor Indonesia yang diekspor mencapai 60 sampai 65 persen dalam bentuk CPO. Menurutnya, tantangan 20 tahun ke depan harus lebih dari 70 persen dan harus sudah diolah. (ank)
()
