Pemerintah giatkan hilirisasi CPO

Sindonews.com - Pemerintah mendorong pengusaha kelapa sawit untuk memanfaatkan hilirisasi minyak sawit atau CPO sebagai upaya memanfaatkan market domestik. Hilirisasi akan memperbesar pemanfaatan produksi CPO untuk kepentingan dalam negeri ketimbang memenuhi pasar ekspor.

"Market CPO di pasar domestik masih cukup besar, peluang ini semestinya dimanfaatkan pengusaha sawit untuk memaksimalkan hilirisasi," jelas Menteri Koordinator Perekonomian RI Hatta Rajasa seusai membuka Rakornas Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Trans Luxury Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (12/4/2012).

Upaya tersebut, lanjut dia, akan sejalan dengan rencana memperbesar pemanfaatan CPO untuk kebutuhan dalam negeri. Di mana, dari total produksi CPO dalam negeri sebesar 23,5 juta ton pada 2011, sekitar 16,5 juta ton atau 70 persen untuk kebutuhan ekspor. Posisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar kedua pengekspor CPO dunia.

Sayangnya, ekspor CPO dalam negeri masih sering ditekan oleh berbagai isu soal standar CPO dan isu lingkungan. Namun demikian, Hatta menganggap, merebaknya sejumlah isu CPO yang dihembuskan sejumlah negara tidak berdasar. Bahkan ada upaya penyelenggaraan perdagangan CPO yang kurang fair.

"Tuduhan Amerika bahwa CPO kita dengan emisi melebihi batas, ternyata penelitian menunjukkan itu tidak betul. Termasuk yang katakan kita merusak lingkungan, itu tidak benar. Kita seolah diperlakukan tidak adil," jelas dia.

Dia berharap, tidak ada lagi diskriminasi terhadap CPO Indonesia. Pemerintah, lanjut dia, akan melakukan upaya bilateral untuk mengatasi masalah tersebut. Termasuk, akan mengupayakan agar harga ekspor CPO bisa lebih tinggi dari harga jual saat ini. Serta, kedepannya produksi CPO tidak terganggu oleh berbagai permasalahan di dalam dan tekanan dagang CPO di pasar dunia.

Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan produksi CPO nasional dengan memperluas areal lahan sawit di sejumlah daerah di Indonesia. Saat ini, dari sekitar 9,8 juta hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit, baru sekitar 8,1 juta hektare lahan yang telah dimanfaatkan.

Namun demikian, pemerintah berharap kalangan pengusaha sawit mentaati aturan pembukaan lahan baru seperti yang tertuang dalam Impres Moratorium Kelapa Sawit. “Impres Moratorium Kelapa Sawit sudah cukup jelas. Lahan sawit tidak boleh dibuka pada lahan gambut dan hutan primer. Artinya, di luar itu, pengusaha dan petani sawit bisa mengembangkan usahanya,” jelas dia. (ank)