Pembatasan BBM tidak efisien
Senin, 16 April 2012 - 13:02 WIB
Pembatasan BBM tidak efisien
A
A
A
Sindonews.com - Pembatasan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan 1.300cc ke bawah dinilai oleh kalangan pengamat ekonomi tidak efektif. Jika hal tersebut dilakukan, malah akan menambah permasalahan dengan makin menjamurnya jumlah mobil yang ada.
"Kalau pembatasan BBM subsidi berdasarkan mobil cc-nya saya tidak setuju. Nanti mobilnya akan tambah banyak," ungkap Anggota Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Aviliani, kala ditemui dalam acara Breakfast Meeting dengan Perbankan Nasional dan Daerah, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (16/4/2012).
Selain itu, Aviliani berpendapat pembatasan BBM subsidi tersebut lebih baik dilakukan dengan cara, misalnya untuk sektor UKM melampirkan izin usahanya ketika akan mengisi BBM subsidi tersebut.
"Lebih bagus dengan izin. Menurut saya begini, kan sebetulnya ada perpresnya. Beli pakai jeriken harus ada izinnya kan. Nah, sama kalau untuk UKM, misal kalau UKM dikasih plang pink, supaya ada penandanya. Itu lebih bagus," paparnya.
Di sisi lain, dia berpendapat lebih baik pemerintah jangan dulu menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Menurutnya, lebih baik pemerintah lebih mempersiapkan wacana pembatasan subsidi BBM terutama untuk angkutan umum dan juga terutama untuk persiapan infrastrukturnya.
"Menurut saya sampai akhir tahun pemerintah sebaiknya tidak menaikkan dulu harga BBM. Tapi menyiapkan pembatasan subsidi, kemudian selanjutnya transportasi umum dinaikkan dulu itu yang menyebabkan demo besar-besaran dan menurut saya itu penyiapannya yang belum. Kesiapannya itu yaitu orang, misalnya pengendara motor. Caranya bisa dua, bisa plangnya diganti," pungkasnya. (ank)
"Kalau pembatasan BBM subsidi berdasarkan mobil cc-nya saya tidak setuju. Nanti mobilnya akan tambah banyak," ungkap Anggota Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Aviliani, kala ditemui dalam acara Breakfast Meeting dengan Perbankan Nasional dan Daerah, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (16/4/2012).
Selain itu, Aviliani berpendapat pembatasan BBM subsidi tersebut lebih baik dilakukan dengan cara, misalnya untuk sektor UKM melampirkan izin usahanya ketika akan mengisi BBM subsidi tersebut.
"Lebih bagus dengan izin. Menurut saya begini, kan sebetulnya ada perpresnya. Beli pakai jeriken harus ada izinnya kan. Nah, sama kalau untuk UKM, misal kalau UKM dikasih plang pink, supaya ada penandanya. Itu lebih bagus," paparnya.
Di sisi lain, dia berpendapat lebih baik pemerintah jangan dulu menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Menurutnya, lebih baik pemerintah lebih mempersiapkan wacana pembatasan subsidi BBM terutama untuk angkutan umum dan juga terutama untuk persiapan infrastrukturnya.
"Menurut saya sampai akhir tahun pemerintah sebaiknya tidak menaikkan dulu harga BBM. Tapi menyiapkan pembatasan subsidi, kemudian selanjutnya transportasi umum dinaikkan dulu itu yang menyebabkan demo besar-besaran dan menurut saya itu penyiapannya yang belum. Kesiapannya itu yaitu orang, misalnya pengendara motor. Caranya bisa dua, bisa plangnya diganti," pungkasnya. (ank)
()
