Transisi OJK akan terbentur banyak tantangan
Rabu, 18 April 2012 - 14:27 WIB
Transisi OJK akan terbentur banyak tantangan
A
A
A
Sindonews.com - Selama masa transisi peralihan kewenangan dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi. Tantangan akan dihadapi diantaranya limitasi waktu yaitu dimana waktu peralihan yang relatif singkat yakni hanya satu tahun.
"Persiapan yang tidak matang, kendala-kendala birokrasi dan koordinasi yang dapat menghambat pengalihan kewenangan, SDM, dokumen dan kekayaan ke OJK, juga pengawasan berjalan dapat terganggu karena sebagian resources dialokasikan untuk mempersiapkan OJK," kata Ketua Bapepam-LK Nurhaida dalam paparan seminar Implementasi Sistem Pengawasan Pasar Modal dan IKNB oleh OJK, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/4/2012).
Kemudian tantangan berikutnya adalah soal ketersediaan SDM. Dia mengungkapkan perlu adanya tim yang berdedikasi dalam mempersiapkan OJK. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tuntutan bagi Bapepam-LK dan BI agar tetap menjalankan tugasnya secara rutin disamping harus mempersiapkan OJK.
Sebelumnya, Komite Pembentukan OJK menuturkan gaji calon anggota Dewan Komisioner OJK kemungkinan akan lebih besar dari Kemenkeu dan BI. Hal ini, mengingat besarnya risiko dan pekerjaan yang akan diemban oleh calon DK OJK tersebut. "Yang jelas itu standar itu harus kalau bisa lebih baik," tegas Ketua Komite Pembentukan OJK Mulia Nasution.
Mulia menjelaskan, kajian mengenai besaran gaji tersebut masih akan diajukan kepada DPR. Pasalnya, meskipun OJK merupakan lembaga independen. Namun selama kurang lebih lima tahun, gaji pegawai OJK masih disokong dari APBN.
"Harus dijelaskan nanti, mengapa mereka diberi standar gaji kompensasi yang baik. Supaya mereka fokus pada kerjaannya dan agar mereka berdedikasi pada tugas mereka dan melakukan tugas pengawasan karena sangat berisiko kalau misalkan ada masalah penggajian dan pengupahan," paparnya. (ank)
"Persiapan yang tidak matang, kendala-kendala birokrasi dan koordinasi yang dapat menghambat pengalihan kewenangan, SDM, dokumen dan kekayaan ke OJK, juga pengawasan berjalan dapat terganggu karena sebagian resources dialokasikan untuk mempersiapkan OJK," kata Ketua Bapepam-LK Nurhaida dalam paparan seminar Implementasi Sistem Pengawasan Pasar Modal dan IKNB oleh OJK, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/4/2012).
Kemudian tantangan berikutnya adalah soal ketersediaan SDM. Dia mengungkapkan perlu adanya tim yang berdedikasi dalam mempersiapkan OJK. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah tuntutan bagi Bapepam-LK dan BI agar tetap menjalankan tugasnya secara rutin disamping harus mempersiapkan OJK.
Sebelumnya, Komite Pembentukan OJK menuturkan gaji calon anggota Dewan Komisioner OJK kemungkinan akan lebih besar dari Kemenkeu dan BI. Hal ini, mengingat besarnya risiko dan pekerjaan yang akan diemban oleh calon DK OJK tersebut. "Yang jelas itu standar itu harus kalau bisa lebih baik," tegas Ketua Komite Pembentukan OJK Mulia Nasution.
Mulia menjelaskan, kajian mengenai besaran gaji tersebut masih akan diajukan kepada DPR. Pasalnya, meskipun OJK merupakan lembaga independen. Namun selama kurang lebih lima tahun, gaji pegawai OJK masih disokong dari APBN.
"Harus dijelaskan nanti, mengapa mereka diberi standar gaji kompensasi yang baik. Supaya mereka fokus pada kerjaannya dan agar mereka berdedikasi pada tugas mereka dan melakukan tugas pengawasan karena sangat berisiko kalau misalkan ada masalah penggajian dan pengupahan," paparnya. (ank)
()
