Pemerintah belum bisa sediakan gudang rotan
Jum'at, 20 April 2012 - 14:19 WIB
Pemerintah belum bisa sediakan gudang rotan
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan, pembuatan resi gudang untuk rotan butuh proses yang cukup panjang. Hal itu harus dipahami lagi secara lebih detail, walaupun banyak pelaku usaha yang mendesak.
Menurutnya, untuk membuat bover stock memerlukan dana yang tidak sedikit. Selain itu, memerlukan proses yang cukup panjang dan harus diusulkan di Rancangan Anggaran Pembelanjaan Negara (RAPBN) juga dari pihak Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan pihak legislatif.
"Tentu kalau penyediaan dana itu tidak bisa sekarang. Sepanjang rotan itu sudah ada standarisasi mungkin bisa dilakukan. Kalau ini dibuat perlu disiapkan dengan sistem yang matang," ujar Gunaryo di kantornya, Jakarta, Jumat (20/4/2012).
Lebih lanjut disampaikannya, sistem ini tidak bisa bagi rotan yang baru ditebang. Diperlukan penanganan khusus agar nantinya rotan itu tidak menjadi terlalu lama berada di dalam gudang.
"Resi gudang sedang dipersiapkan. Tapi harus ada pasar yang pasti. Seperti ada pembelinya. Kalau ada maka bisa diadakan gudang untuk rotan," tandasnya.
Beberapa waktu sebelumnya, Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) meminta pemerintah menyediakan bahan baku sebesar Rp75-100 miliar.
"Kami minta pemerintah membantu dengan dana Rp75-100 miliar untuk stok bahan baku industri rotan dan mebel yang diperlukan. Nantinya pihak industri juga bisa ambil ke pemerintah agar harga industri stabil," ujar Ketua Umum Asmindo Ambar Tjahyono di kantornya, Rawamangun, Jakarta, Rabu 18 April 2012.
Ambar menambahkan, strateginya harus diatur, hulu dan hilir harus kompak. Sektor hulu harus dibantu kalau tidak keduanya bisa mati.
Dia menceritakan, sampai saat ini belum ada langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan penyediaan bahan baku. Di sektor hulu dan hilir sudah banyak tidak mendapatkan bahan baku yang memadai.
Untuk itu, Asmindo mohon dukungan kebijakan dari pemerintah. "Selama ini pikiran dan kemauan kami kurang didengarkan dan tidak ada komunikasi yang intens untuk mencari solusi masalah ini," tandasnya. (bro)
()
