Jalan terjal menuju kebijakan pembatasan BBM
Sabtu, 21 April 2012 - 11:39 WIB
Jalan terjal menuju kebijakan pembatasan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprediksi dengan adanya pembatasan (pengendalian) BBM bersubsidi, maka akan banyak terjadinya penyelewengan di lapangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu bisa terjadi karena, tingkat pengawasan yang sangat lemah.
"Banyak titik lemah yang terdapat pada rencana pembatasan BBM, salah satunya lemahnya pengawasan yang akan menyebabkan penyelewengan banyak terjadi," ujar Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pada acara Polemik Sindo radio, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4/2012)
Selain itu, konsumen akan beralih ke perusahaan minyak asing. Karena, menurutnya isu kualitas hasil produk Pertamina akan cepat menjalar ke telinga masyarakat.
"Dengan asumsi kualitas produk Pertamina kalah dengan SPBU asing. Karena kemampuan teknis Pertamina sangat minim dibandingkan asing. Kalau nanti dilarang pakai premium, konsumen bakal pindah ke perusahaan asing," tambahnya.
Dia menegaskan, anggaran yang diperuntukkan untuk pengawasan adalah Rp400 miliar. Itupun belum cukup, karena masih akan terjadi penyelewengan, apalagi di pelosok daerha yang susah untuk dijangkau. "Akhirnya dana habis untuk mengawas saja,"tegasnya.
Pengendalian konsumsi BBM, menurutnya harus dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya rakyat yang diminta untuk membatasi penggunaan BBM, tapai kalangan elit juga harus melakukan hal yang sama.
Dia menambahkan, tenaga rakyat sudah habis terkuras untuk memikirkan BBM "Enggak ada negara lain yang berputar-putar membahas BBM kecuali Indonesia. Psikologi rakyat dikoyak-koyak untuk memikirkan BBM. Habis tenaga dan pikiran yang sebenarnya masih banyak yang mesti dipikirkan,"tandasnya.
"Banyak titik lemah yang terdapat pada rencana pembatasan BBM, salah satunya lemahnya pengawasan yang akan menyebabkan penyelewengan banyak terjadi," ujar Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pada acara Polemik Sindo radio, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4/2012)
Selain itu, konsumen akan beralih ke perusahaan minyak asing. Karena, menurutnya isu kualitas hasil produk Pertamina akan cepat menjalar ke telinga masyarakat.
"Dengan asumsi kualitas produk Pertamina kalah dengan SPBU asing. Karena kemampuan teknis Pertamina sangat minim dibandingkan asing. Kalau nanti dilarang pakai premium, konsumen bakal pindah ke perusahaan asing," tambahnya.
Dia menegaskan, anggaran yang diperuntukkan untuk pengawasan adalah Rp400 miliar. Itupun belum cukup, karena masih akan terjadi penyelewengan, apalagi di pelosok daerha yang susah untuk dijangkau. "Akhirnya dana habis untuk mengawas saja,"tegasnya.
Pengendalian konsumsi BBM, menurutnya harus dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya rakyat yang diminta untuk membatasi penggunaan BBM, tapai kalangan elit juga harus melakukan hal yang sama.
Dia menambahkan, tenaga rakyat sudah habis terkuras untuk memikirkan BBM "Enggak ada negara lain yang berputar-putar membahas BBM kecuali Indonesia. Psikologi rakyat dikoyak-koyak untuk memikirkan BBM. Habis tenaga dan pikiran yang sebenarnya masih banyak yang mesti dipikirkan,"tandasnya.
()
