Direksi Bank Jatim dievaluasi

Sindonews.com - Mencuatnya beberapa kasus di sejumlah cabang Bank Jatim mengindikasikan perlunya pembenahan pada bank pelat merah ini.

Sebagai pemegang saham terbanyak, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan bakal mengevaluasi kepemimpinan Bank Jatim. ”Dalam pertemuan dengan pimpinan DPRD dan ketua fraksi kemarin, mereka menyerahkan masalah Bank Jatim kepada gubernur sebagai pemegang saham terbesar,” kata Soekarwo.

Dia mengakui bahwa segala persoalan yang terjadi di Bank Jatim merupakan tanggung jawab gubernur, termasuk membenahi manajemen untuk meningkatkan kinerja bank.

Namun apakah ini berarti kepemimpinan Diretur Utama Bank Jatim Hadi Sukrianto tidak sesuai dengan harapannya, Soekarwo secara diplomatis membantahnya. Soekarwo mengatakan, sejauh ini dia melihat kinerja Hadi masih cukup baik, meski ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

”Yang namanya orang sakit itu kan harus disembuhkan, tidak dipotong. Cari penyebabnya, kemudian dicarikan obatnya,” kata Soekarwo saat ditanya perlu tidaknya Hadi diganti dari posisi dirut Bank Jatim.

Soekarwo kembali menegaskan, kasus di Bank Jatim Cabang Sumenep masuk ranah pidana dan telah diserahkan ke kepolisian. Sementara di cabang lain telah diajukan untuk memperoleh klaim asuransi dari Askrindo dan Jamkrindo.

Di sisi lain, wacana untuk membentuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Jatim terus digulirkan.Anggota Komisi C DPRD Jatim Badrut Tamam mengaku terus mengupayakan tanda tangan dukungan dari anggota DPRD Jatim lainnya.

Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ini meyakinkan bahwa pansus akan memfokuskan diri untuk mendalami persoalan jebolnya potensi keuangan Bank Jatim. Meski saat ini sudah ada titik terang dalam beberapa kasus, namun Badrut menilai bahwa secara umum tetap diperlukan pansus.

Hal ini untuk mengetahui lebih jauh penyebab kebocoran dana Bank Jatim. Sebab bisa jadi kebocoran berlangsung juga akibat kebijakan direksi yang salah.

Pansus juga akan melihat bagaimana pengawasaan dan koordinasi pusat terhadap cabangcabang. ”Kerja pansus nantinya akan menelisik sejauh maka kinerja direksi Bank Jatim, khususnya pada masalah kebocoran keuangan. Pasalnya keuangan perusahaan milik pemerintah daerah ini diambilkan dari APBD,” tandasnya.

Badrut menduga ada penyimpangan lain dalam pencairan pinjaman atau kredit oleh Bank Jatim. Dia mencontohkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Utang yang seharusnya dialirkan bagi pengusaha kecil untuk pengembangan usaha, diduga kuat malah diberikan kepada pengusaha pengusaha besar dengan cara memanipulasi data dan nilai agunan.

Melalui pansus, hal ini bisa ditelisik kebenarannya. Benarkah ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan direksi? Sebab dana Bank Jatim yang menggunakan APBD itu harus dipertanggung jawabkan.

”Kami terus mencari tanda tangan dukungan,sebab untuk mengajukan pembentukan pansus, minimal ada dukungan dari lima belas dan lebih dari satu fraksi,” ujarnya. (bro)