Pemkot Makassar siap gunakan pertamax

Sindonews.com - Pemerintah Kota Makassar siap menggunakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jika Pemerintah Pusat memberlakukan penggunaan pertamax untuk semua mobil dinas per 1 Mei 2012.

Plt Sekretaris Kota Makassar Agar Jaya mengatakan, apapun keputusan Pemerintah Pusat akan mereka patuhi meski di Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2012 untuk BBM kendaraan dinas masih merujuk pada

“Jika ada keputusan pemerintah seperti itu,harus diikuti. Kita akan tunduk pada kebijakan pemerintah.Memang anggaran operasional untuk kendaraan dinas pada APBD 2012 masih premium, namun kami akan ajukan penambahan anggaran kepada DPRD pada APBD Perubahan nanti,” katanya di Makassar, Selasa 24 April 2012.

Dia mengemukakan, cara lain yang bisa dilakukan sebelum APBD Perubahan disetujui di DPRD adalah melakukan penghematan BBM untuk kendaraandinas. Setiap tahun, Pemkot mengeluarkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk anggaran operasional.

Sementara Kepala Kepegawaian Daerah Muhammad Kasim mengemukakan, jumlah kendaraan dinas untuk pejabat di Kantor Wali Kota saja sebanyak 107 unit roda empat. Sementara kendaraan dinas roda dua sebanyak 230 unit.

Data kendaraan dinas yang disebut Kasim belum termasuk yang digunakan pejabat dinas meliputi, kepala, sekretaris dan kepala bagian, serta beberapa kepala badan yang tidak berkantor di Balai Kota Makassar.

“Kalau di dinas,biaya operasional kendaraannya akan ditangani oleh masing-masing sekretariat di lingkup dinas tersebut,” kata mantan Kepala Bagian Umum Pemkot Makassar ini.

Pemprov Sulsel juga siap melaksanakan kebijakan penggunaan pertamax pada mobil dinas setelah menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut.

“Belum ada petunjuk resminya kita terima, tetapi kalau itu menjadi regulasi saya kira Sulsel siap-siap saja,” kata Sekprov Sulsel Andi Muallim.

Dari Bone, Kepala Bagian Umum Pemkab Bone Jemmy juga tak mempersoalkan kebijakan penggunaan pertamax untuk mobil dinas.“Pada prinsipnya kita siap saja sepanjang sudahadapenetapan,” katanya.

Kepala Bidang Aset Daerah Ristati Rahayu menambahkan, jumlah mobil dinas yang ada di Bone khusus roda empat sebanyak 148 di luar dari mobil dinas bantuan pusat seperti di Dinas Kesehatan. Anggaran yang dikeluarkan untuk BBM dan biaya pemeliharaan per tahun sekitar Rp50 juta.

Hal senada diungkapkan Kepala Bagian Umum Pemkab Bulukumba Andi Alfian. “Kita hanya mengikuti saja keputusan akhir dari rencana pembatasan BBM nonsubsidi untuk mobil dinas,” ungkap Alfian.

Menurut dia, BBM mobil dinas pejabat tidak dianggarkan semuanya dalam APBD. Anggaran BBM mobil dinas hanya untuk mobil operasional. “Pejabat yang menggunakan mobil dinas itu dibiayai masing- masing. Kita tidak menganggarkan dalam APBD, kecuali mobil operasional baru karena mereka bekerja untuk kepentiangan umum, bukan pribadi,” ujarnya. (bro)