Pembahasan cc mobil yang dibatasi belum final
Pembahasan cc mobil yang dibatasi belum final
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menuturkan, pembahasan pemerintah terkait dengan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hanya pada persoalan kapasitas mesin mobil (cc). Memang hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat teknis, tapi tetap harus dimatangkan.
"Ya ada beberapa yang tentunya sudah diputuskan, semi keputusan. Keputusan pertama, mobil pemerintah tidak akan boleh mengunakan BBM bersubsidi. Yang belum hanya cc aja," ujar Jero saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/4/2012).
Jero menuturkan, kendala terbesar dalam persoalan mobil itu adalah gambaran ketika terjadi di lapangan. Konsep kapasitas mesin (cc) mobil itu tidak bisa sembarangan, karena banyak variabel yang dikhawatirkan jadi polemik di masyarakat.
"Hal itu pelaksanaannya sulit. Kami jangan dikejar-kejar tanggal, kalau belum siap. Kalau ribut kamu mau tanggung jawab? Harus ada sosialisasi dulu," jelasnya.
Sedangkan untuk aturan yang akan ditujukan terhadap mobil dinas, BUMN dan BUMD, Jero memastikan, kebijakan tersebut akan bisa langsung diimplementasikan. Namun, juga bertahap yang dimulai dari Jabodetabek, kemudian lanjut ke Jawa Bali dan seterusnya.
"Mobil dinas sudah bisa langsung, tapi kalau satu mobil pemerintah tidak boleh lagi menggunakan premium semua harus pertamax tapi mulainya Jabodetabek. Di daerah yang belum ada pertamax kita enggak bisa paksa," pungkasnya.
"Ya ada beberapa yang tentunya sudah diputuskan, semi keputusan. Keputusan pertama, mobil pemerintah tidak akan boleh mengunakan BBM bersubsidi. Yang belum hanya cc aja," ujar Jero saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/4/2012).
Jero menuturkan, kendala terbesar dalam persoalan mobil itu adalah gambaran ketika terjadi di lapangan. Konsep kapasitas mesin (cc) mobil itu tidak bisa sembarangan, karena banyak variabel yang dikhawatirkan jadi polemik di masyarakat.
"Hal itu pelaksanaannya sulit. Kami jangan dikejar-kejar tanggal, kalau belum siap. Kalau ribut kamu mau tanggung jawab? Harus ada sosialisasi dulu," jelasnya.
Sedangkan untuk aturan yang akan ditujukan terhadap mobil dinas, BUMN dan BUMD, Jero memastikan, kebijakan tersebut akan bisa langsung diimplementasikan. Namun, juga bertahap yang dimulai dari Jabodetabek, kemudian lanjut ke Jawa Bali dan seterusnya.
"Mobil dinas sudah bisa langsung, tapi kalau satu mobil pemerintah tidak boleh lagi menggunakan premium semua harus pertamax tapi mulainya Jabodetabek. Di daerah yang belum ada pertamax kita enggak bisa paksa," pungkasnya.
()
Explore More