BPPT : Smart card solusi pengendalian BBM
Rabu, 02 Mei 2012 - 15:30 WIB
BPPT : Smart card solusi pengendalian BBM
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mendukung upaya untuk mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal tersebut diwujudkan dengan menciptakan Teknologi Kartu Pintar (smart card).
"Teknologi kartu pintar untuk pengaturan penggunaan BBM Bersubsidi layak menjadi solusi pembatasan subsidi BBM," ujar Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza dalam konferensi persnya di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (2/5/2012).
Kartu ini dapat menyimpan dan menyajikan data transaksi secara dinamis. Kartu tersebut dapat merekam data secara aman data indentitas pemilik kendaraan, kuota subsidi BBM dan data terkait lainnya. Disamping itu SPBU dapat dilengkapi dengan sistem transaksi BBM yang memliki kemampuan membatasi pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan kuotanya.
"Apabila pemilik kendaraan akan membeli BBM premium atau solar, maka SPBU membaca kuota BBM bersubsidi yang dimiliki oleh kendaraan tersebut dari kartu pintarnya. Pemilik kendaraan membayar BBM tersebut dengan harga subsidi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Datanya juga nanti sampai ke pusat," paparnya.
Dia menuturkan, BPPT akan melakukan ujicoba dalam waktu satu atau dua bulan kedepan. Ujicoba akan difokuskan pada aspek kehandalan, keamanan, usabilitas dan pemenuhan terhadap kebijakan. Belum ada nilai investasi untuk biaya kartu tersebut, tapi sejauh ini BPPT sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan stakeholder lainnya.
"Sudah ada komunikasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas dan nanti kita coba ke Pertamina agar sempurna skema dan mekanisme implementasi kartu kendali BBM di lapangan," pungkasnya. (ank)
"Teknologi kartu pintar untuk pengaturan penggunaan BBM Bersubsidi layak menjadi solusi pembatasan subsidi BBM," ujar Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza dalam konferensi persnya di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (2/5/2012).
Kartu ini dapat menyimpan dan menyajikan data transaksi secara dinamis. Kartu tersebut dapat merekam data secara aman data indentitas pemilik kendaraan, kuota subsidi BBM dan data terkait lainnya. Disamping itu SPBU dapat dilengkapi dengan sistem transaksi BBM yang memliki kemampuan membatasi pembelian BBM bersubsidi sesuai dengan kuotanya.
"Apabila pemilik kendaraan akan membeli BBM premium atau solar, maka SPBU membaca kuota BBM bersubsidi yang dimiliki oleh kendaraan tersebut dari kartu pintarnya. Pemilik kendaraan membayar BBM tersebut dengan harga subsidi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Datanya juga nanti sampai ke pusat," paparnya.
Dia menuturkan, BPPT akan melakukan ujicoba dalam waktu satu atau dua bulan kedepan. Ujicoba akan difokuskan pada aspek kehandalan, keamanan, usabilitas dan pemenuhan terhadap kebijakan. Belum ada nilai investasi untuk biaya kartu tersebut, tapi sejauh ini BPPT sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan stakeholder lainnya.
"Sudah ada komunikasi dengan Kementerian ESDM, BPH Migas dan nanti kita coba ke Pertamina agar sempurna skema dan mekanisme implementasi kartu kendali BBM di lapangan," pungkasnya. (ank)
()
