Uji coba tak efektif, pembatasan BBM berdasarkan CC batal

Sindonews.com – Pemerintah akhirnya memberlakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM ) bersubsidi secara perlahan demi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjelaskan,pembatasan akan dimulai bulan ini sambil menunggu peraturan menteri (permen) yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil dalam rapat kabinet terbatas membahas persoalan energi yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.

Dalam keputusan tersebut, skenario pembatasan BBM berdasarkan kapasitas mesin (cc/cubic centimeters) dan tahun kendaraan dikeluarkan ditiadakan. Jero beralasan, hasil uji di lapangan tentang pengendalian penggunaan BBM bersubsidi berdasarkan cc mobil atau tahun mobil dikeluarkan tidak berjalan efektif dan sulit dilakukan. ”Jadi khusus untuk yang pembatasan dengan cc atau dengan tahun, sementara kami tunda sampai waktu yang tidak kami tentukan. Peraturan itu kita tunda sampai nanti kalau sudah ada formula yang terbaik,” ujar Jero dalam keterangan persnya di Kantor Kepresidenan Jakarta.

Selain Jero, rapat kabinet terbatas juga melibatkan Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, MenkoKesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Menteri asal Partai Demokrat itu menjelaskan, pemerintah akan melakukan pengendalian BBM melalui beberapa tempat SPBU yang dimulai dari wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Pengendalian BBM akan dilakukan secara sporadis melaluistasiunpengisianbahanbakar umum (SPBU).”Sekarang di beberapa tempat SPBU tidak ada lagi yang menjual premium, yang ada pertamax semua, jadi inilah cara kita (melakukan pembatasan),”tandasnya. Sampai saat ini SPBU yang sudah secara khusus menjual pertamax, pertamax plus, dan pertamina dex saat ini hanya berada di kawasan Pondok Indah.

Dalam waktu dekat SPBU seperti ini akan segera diterapkan di daerah-daerah elite atau kawasan perumahan mewah lain di Jakarta dan sekitarnya. Tiga wilayah lain yang akan segera menerapkan SPBU tersebut adalah SPBU area Fatmawati, Modern Land Tangerang, dan Lippo Cikarang.

Secara detail, kebijakan yang akan diatur dalam permen meliputi kendaraan dinas dilarang menggunakan premium, kendaraan perkebunan dan pertambangan di daerah dilarang menggunakan solar bersubsidi, pemberlakuan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) dalam waktu dekat, pembangkit PLN yang baru dilarang menggunakan BBM bersubsidi,serta penghematan listrik di gedung pemerintahan dan rumah dinas.

Kebijakan itu segera diberlakukan bulan ini. ”Kalau lima peraturan ini tadi disosialisasikan, akan banyak kita menghemat dan tidak akan terjadi komplikasi lagi. Pengendalian BBM agar kuota BBM sebesar 40 juta kiloliter pada 2012 juga bisa kita jaga,” tandasnya. Jero lebih jauh menjelaskan, permen yang melarang kendaraan dinas menggunakan premium bersubsidi akan dilakukan mulai wilayah Jakarta, Bogor,Depok,Tangerang hingga Bekasi.Permen ini menurutnya telah disetujui Presiden SBY.

Adapun untuk kendaraan dinas yang berplat hitam akan diberikan stiker berlogo khusus sehingga tidak akan mendapatkan pengisian BBM bersubsidi. Dalam program pengendalian BBM bersubsidi ini, konversi BBM ke BBG juga akan dilakukan secara bertahap,termasuk penambahan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dalam waktu dekat. Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha meminta pemerintah tidak gegabah menerapkan aturan pembatasan BBM bersubsidi tersebut.

Pemerintah seharusnya melakukan pengendalian BBM bersubsidi yang lebih terukur dan sistematis. ”Termasuk mengatasi masalah penyalahgunaan dan kebocoran BBM bersubsidi agar tepat sasaran.Kebijakan itu akan menimbulkan penumpukan antrean di setiap SPBU nantinya,” kata dia saat dihubungi Seputar Indonesia di Jakarta kemarin. Dia kemudian menunjuk penggunaan stiker sebagai mekanisme membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

Menurut dia, mekanisme melalui kartu kendali atau smart card lebih tepat diterapkan, sebab penyalahgunaan dan kebocoran BBM bersubsidi dengan memperbesar kapasitas tangki kendaraan sulit dideteksi jika tidak menggunakan kartu kendali.” Smart card bisa mendata konsumsi BBM per mobil per hari sehingga konsumsi BBM lebih termonitor. Kalau tidak menggunakan smart card, kemungkinan pembengkakan volume bisa terus terjadi. Sistem pengendalian harus terukur,” tuturnya.

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi membawa konsekuensi paling rumit dan paling banyak potensi penyimpangannya. ”Sehingga butuh pengawasan yang sangat ketat. Saat ini SPBU juga belum siap untuk menerapkan kebijakan tersebut,” kata dia.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof Erani Yustika menandaskan, sebaiknya pemerintah berani mengorbankan APBN 2012 untuk memberikan subsidi BBM sambil menyiapkan opsi yang lebih baik pada tahun depan. ”Akan lebih baik kalau pemerintah mengorbankan APBN tahun ini sambil menyiapkan opsi kebijakan yang lebih baik untuk menata penggunaan BBM yang tidak banyak menyedot anggaran demi subsidi dan rakyat pun tidak terlalu terbebani,” ujar Erani di Malang kemarin.

Menurut dia,opsi yang lebih baik dalam pendistribusian BBM ke depan adalah melakukan konversi ke gas dan pemerintah mulai sekarang harus menyiapkan infrastrukturnya di setiap SPBU sehingga awal tahun depan pemerintah sudah bisa memikirkan harga BBM maupun kebijakan pembatasan premium dan harus gencar melakukan sosialisasi konversi premium ke gas.