Proyek KA Sulsel terancam batal

Selasa, 08 Mei 2012 - 11:10 WIB
Proyek KA Sulsel terancam batal
Proyek KA Sulsel terancam batal
A A A


Sindonews.com - Membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ikut mengancam pembangunan sejumlah proyek strategis di Sulsel.

Salah satunya adalah proyek moda transportasi massal kereta api (KA) poros Makassar-Parepare. Sesuai rencana, proyek KA yang akan melintasi jalur pesisir pantai sepanjang 136,3 kilometer itu dimulai awal 2013 mendatang. Namun, proyek ini terancam batal akibat penghematan APBN oleh Pemerintah Pusat.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dengan adanya pengalihan anggaran tersebut, proyek kereta api bisa tertunda beberapa tahun kedepan. “Mungkin saja ada pergeseran APBN. Misalnya saja New Port Makassar itu tetap, dan bisa saja kereta api yang tertunda, dikarenakan APBN harus mensubsidi BBM kita,” katanya usai meresmikan penggunaan peralatan baru di Pelabuhan Peti Kemas Soekarno-Hatta Makassar, Senin 7 Mei 2012.

Meski demikian, pihaknya akan tetap berusaha untuk melobi Pemerintah Pusat agar proyek kereta api yang telah diusulkan sejak tahun 2008 lalu itu bisa dikerjakan 2013. Apalagi, kata Syahrul, proyek kereta api tersebut telah masuk dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pada Regional Sulawesi.

“Dengan adanya pergeseran budget nasional dan penambahan subsidi BBM, tentu saja terjadi pergeseran. Sementara kita berjuang mana yang harus digeser (anggarannya),” kata mantan Bupati Gowa dua periode ini.

Dalam perencanannya, kereta api ini membutuhkan anggaran senilai Rp20 miliar hingga Rp30 miliar untuk pembangunan rel setiap kilometernya. Nilai ini sudah termasuk dengan biaya pembuatan stasiun di lima kabupaten/kota yang dilaluinya.

Taksiran biaya Rp20 miliar per kilometer tersebut belum termasuk anggaran pembebasan lahan untuk jalur kereta api. Khusus pembebasan lahan, ditanggung oleh Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota yang dilalui alat transportasi massal ini.

Pada kesempatan yang sama, Syahrul juga kecewa dengan kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menempatkan Pelabuhan Belitung, Bangka Belitung, sebagai pelabuhan khusus ekspor. Padahal, kata dia, Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar justru merupakan salah satu pelabuhan yang terpadat. Bahkan aktivitas ekspornya melebihi Pelabuhan Belitung.

“Meskinya Menhub (EE Mangindaan) memperbaiki dulu pelabuhan di Makassar yang akselerasinya sudah cukup tinggi. Kemarin itu Pelabuhan Belitung tidak ada (dalam program), namun muncul lagi dengan akan dijadikan sebagai pelabuhan ekspor,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) Pelindo IV Harry Susanto berharap aktivitas bongkar muat bisa mencapai 500.000 teus hingga 2012 ini dengan diresmikannya sejumlah peralatan baru di Pelabuhan Peti Kemas Makassar.

Dia juga berharap kepada Pemprov Sulsel agar bisa mendukung penuh pengembangan New Port Makassar. Proyek tersebut diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp6,1 triliun yang bersumber dari APBN. (bro)
()
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.3133 seconds (0.1#10.140)