Jero yakin tidak ganggu ekonomi daerah
Jero yakin tidak ganggu ekonomi daerah
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, memastikan kebijakan pelarangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan di areal Perkebunan dan Pertambangan tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. Walaupun dia mengakui ada sedikit penambahan biaya untuk perusahaan-perusahaan di areal tersebut.
"Tidak akan terganggu. Makanya dia harus pakai BBM non subsidi," ujar Jero saat ditemui di gedung Bappenas, Menteng, Jakarta, Kamis (10/5/2012).
Dia juga menuturkan, gubernur di setiap daerah juga harus ikut bertanggung jawab untuk mendukung program yang akan direalisasikan 1 Juni 2012 itu. Karena, menurutnya hal ini juga berkaitan dengan penjagaan kuota BBM di tiap daerah dan pusat sebesar 40 juta KL.
"Gubernur harusnya mengawasi. Masa tidak mau, kan gubernur ikut bertanggung jawab. Menjaga kuota BBM 40 juta KL harus bareng-bareng ngawasi. Harus dukung, tidak boleh tidak," jelasnya.
Diluar itu, Jero menekankan jika memang kuota tersebut terlewati, maka Pemerintah akan kembali ke DPR RI. "Kalau habis ya saya bicara dengan DPR, minta tambah," pungkas Jero.
Sebelumnya Dirjen Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo mengatakan, dari kebijakan untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan ini akan menghemat sekitar 200 ribu KL untuk wilayah Jawa-Bali. "Jadi potensinya nanti untuk perkebunan itu menghemat 100 ribu KL dan untuk pertambangan 100 ribu KL, hanya untuk Jawa-Bali saja," kata Evita. (ank)
"Tidak akan terganggu. Makanya dia harus pakai BBM non subsidi," ujar Jero saat ditemui di gedung Bappenas, Menteng, Jakarta, Kamis (10/5/2012).
Dia juga menuturkan, gubernur di setiap daerah juga harus ikut bertanggung jawab untuk mendukung program yang akan direalisasikan 1 Juni 2012 itu. Karena, menurutnya hal ini juga berkaitan dengan penjagaan kuota BBM di tiap daerah dan pusat sebesar 40 juta KL.
"Gubernur harusnya mengawasi. Masa tidak mau, kan gubernur ikut bertanggung jawab. Menjaga kuota BBM 40 juta KL harus bareng-bareng ngawasi. Harus dukung, tidak boleh tidak," jelasnya.
Diluar itu, Jero menekankan jika memang kuota tersebut terlewati, maka Pemerintah akan kembali ke DPR RI. "Kalau habis ya saya bicara dengan DPR, minta tambah," pungkas Jero.
Sebelumnya Dirjen Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo mengatakan, dari kebijakan untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan ini akan menghemat sekitar 200 ribu KL untuk wilayah Jawa-Bali. "Jadi potensinya nanti untuk perkebunan itu menghemat 100 ribu KL dan untuk pertambangan 100 ribu KL, hanya untuk Jawa-Bali saja," kata Evita. (ank)
()
Explore More