Tuntutan tambahan kuota BBM Kalimantan tak tepat

Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha, menilai tuntutan para Gubernur di Kalimantan soal kuota BBM yang terlampaui merupakan keputusan yang tidak tepat. Harusnya, dia menuturkan, para gubernur tersebut harus menyelidiki indikasi tidak tercukupinya kuota tersebut. Dia menegaskan, permasalahan utama di daerah Kalimantan adalah penyelundupan.

"Sudah ada temuan BPH Migas kalau di sana, banyak yang diselundupkan untuk industri," ujar Satya kepada Sindonews dalam sambungan teleponnya, Senin (14/5/2012).

Dia menganjurkan, agar para Gubernur jangan hanya melihat permintaan. Karena juga harus disesuaikan dengan kebutuhan BBM disana. Sehingga, kecukupan jatah BBM yang sudah ditetapkan, dapat dipergunakan dengan semestinya.

"Masalahnya kan gubernur itu hanya melihat permintaan. Enggak di Kalimantan saja, di hampir semua daerah juga begitu. Gubernur harus pengawasan juga ikut," tegasnya.

Ketika dikaitkan dengan tuntutan para gubernur di Kalimantan yang meminta kuota menjadi 7,5 persen, menurutnya itu tidak mungkin. Selama penyelundupan itu masih ada, maka berapapun kuotanya tidak akan pernah tercukupi.

"Tidak akan cukup berapapun juga (kalau masih ada penyelundupan). Jadi lima persen yang sekarang itu sebenarnya tercukupi," pungkasnya.